Home / KEPRI / Mantan Kasie Datun Kejari Batam Syafie Menangis di Pengadilan Tipikor Minta Dibebaskan
meizu

Mantan Kasie Datun Kejari Batam Syafie Menangis di Pengadilan Tipikor Minta Dibebaskan

TANJUNGPINANG, RMNEWS.CO.ID-Mantan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun) Kejari Batam, Syafei SH yang menjadi terdakwa kasus korupsi Askes dan Jaminan Hari Tua (JHT) PNS dan honorer Pemko Batam di PT BAJ cabang Batam senilai Rp55 miliar, tidak kuasa menahan sedih. Ia menangis dan meminta dibebaskan dari tuduhan Jaksa Penuntut Umum (JPU) atas dirinya dalam perkara tersebut.

Hal itu  disampaikan Syafei dalam nota pembelaan (Pledoi) yang dibacakannya sendiri di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) Tanjungpinang dan JPU dalam sidang, Rabu (11/4).

Diantara alasan mantan Kasi Datun Kejari Batam tersebut, bahwa dana Rp55 miliar yang dituduhkan tersebut bukanlah uang negara, melainkan uang asuransi milik pribadi PNS maupun honorer Pemko Batam melalui SKPD masing-masing dan disimpan di PT BAJ cabang Batam.

Alasan lain, bahwa dalam perkara tersebut tidak adanya audit dari BPK maupun BPKP tentang kerugian negara yang ditimbulkan, serta tidak dapat dibuktikan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri selama proses penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus yang ia lakukan bersama M Nasihan selaku kuasa hukum PT BAJ, sebagaimana dakwan JPU dalam persidangan.

Yang lebih menarik lagi, Syafei juga menyebutkan, bahwa dugaan kasus korupsi sebagaimana dakwaan JPU terhadap dirinya tersebut, syarat akan intervensi dari salah seorang oknum pejabat Kejaksaan Agung (Kejagung) berinisial L termasuk mantan Kepala Kejati Kepri, Yunan Harjaka SH MH saat ia menangani dugaan perkara korupsi ketika  menjabat sebagai Kasi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung.

“Namun intervensi pada saat penanganan perkara korupsi tersebut tetap tidak saya hiraukan, karena saya berpegang teguh pada tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kasi Pidsus Kejari Lampung serta berpedoman ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Syafei dengan nada tersendat dan mata memerah menahan sedih.

Akibat resiko jabatan dan upaya dirinya dalam penanganan dugaan kasus korupsi tersebut, kata Syafei, ia akhirnya dipindahkan tugaskan dari Kasi Pidsus menjadi Kasi Datun Kejari Lampung.

“Kendati demikian, jaksa yang menggantikan jabatan saya sebagai Kasi Pidsus di Bandar Lampung tersebut tetap melanjutkan perkara dugaan kasus korupsi yang pernah saya tangani sebelumnya,” ungkap Syafei.

Lebih lanjut Syafei juga mengaku tidak menikmati sedikitpun uang senilai Rp55 miliar yang disimpan di rekening bersama antara dirinya selaku pengacara negara menjabat Kasi Datun Kejari Batam bersama M Nasihan selaku kuasa hukum PT BAJ.

“Penyimpanan uang direkening bersama senilai Rp55 miliar tersebut, semata-mata untuk menyelamatkan uang asuransi PNS dan honorer Pemko Batam sebagaimana gugatan perdata, karena kondisi asuransi BAJ saat itu dalam keadaan kritis dan pailit. Uang itu akan dibayarkan setelah putusan gugatan perdata Pemko Batam dan PT BAJ memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah),” ujar Syafei.

Hal lain, Syafei juga mengaku beberapa kali bertemu dengan M Nasihan menanyakan tentang uang Rp55 miliar yang disimpan di rekening bersama saat itu, namun sebagian besar telah diambil oleh M Nasihan. Padahal uang itu awalnya untuk membayarkan uang premi asuransi milik PNS dan honorer Pemko Batam dari PT BAJ.

“Saya pernah mendesak M Nasihan untuk segera mengembalikan uang Rp55 miliar tersebut, namun dijawab M Nasihan, bahwa ia bertanggungjawab sepenuhnya. Hal ini sesuai surat pernyataan yang pernah dibuatnya,” ucap Syafei.(rm/ferianda)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Diduga Sarat Korupsi Kejati dan Polda Kepri Diminta Mengusut Pembangunan Stadion di Kundur Mangkrak

KUNDUR, RAKYATMEDIAPERS.CO.IDAroma dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Stadion Sawang tahap satu terletak di kelurahan sawang, …

Sejumlah Asosiasi Pengusaha Kepri Tolak Status KEK

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sejumlah 15 Asosiasi Pengusaha di Kepulauan Riau (Kepri), menolak untuk Kota Batam dijadikan KEK …