Home / KEPRI / Mendagri : Sesuai UU Calon Wagub Tak Boleh Tunggal, Nasib Isdianto Terkatung Katung
meizu

Mendagri : Sesuai UU Calon Wagub Tak Boleh Tunggal, Nasib Isdianto Terkatung Katung

TANJUNGPINANG, RMNEWS.CO.ID-Jabatan sudah ditanggalkan dan dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga sudah mengundurkan diri. Namun Isdianto belum juga dilantik sebagai wakil Gubernur Kepri. Nasib Isdianto, saat ini terkatung katung tak ada kepastian, meski telah terpilih secara aklamasi sebagai Wakil Gubernur Kepri dalam rapat paripurna istimewa di DPRD Kepri Desember 2017 silam.

Konon Gubernur Kepri Nurdin Basirun,  juga terkesan cuek, hingga kini belum memberikan tugas kepada Isdianto, padahal ia sudah dilantik oleh DPRD Kepri sebagai Wakil Gubernur Kepri. Nurdin Basirun tanpaknya lebih enjoi melaksanakan tugas tanpa wakil jika wakil yang dipilih menjadi ancaman bagi kedudukannya. Bisa jadi karena hal tersebut, pengesahan Isdianto sebagai Wkil Gubernur kepri dari pemerintah Pusat tidak berjalan mulus..

Pemilihan pengangkatan Isdianto sudah berlangsung 7 Desember 2017 tahun lalu. Namun keputusan kapan Isdianto dilantik sebagai Wakil Gubernur Kepri hingga kini tidak ada kepastian. Pemerintah pusat melalui Meneteri Dalam Negeri Tjayo Kumolo, beralasan belum dilantiknya Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri karena pihaknya masih mengkaji surat DPRD Kepri.

“Departemen Dalam Negeri sedang mengkaji surat dari ketua DPRD terkait atas pengangkatan Isdianto sebagai Wakil Gubernur Kepri dan saya sudah ketemu sama Gubernur Kepri Nurdin Basirun di Jakarta dan Ketua DPRD Kepri dan pimpinan Fraksi,” kata Tjahjo Kumolo kepada wartawan usai membuka Rapat Koordinasi Nasional PGRI di Pasific Hotel, Batam, Jumat (2/2/2018) pekan lalu.

Tjahjo menegaskan, pihaknya sangat mendukung apa yang dilakukan oleh DPRD Kepri, sepanjang mekanisme pemilihan tersebut sesuai dengan undang-undang. “Yang penting mekanisme pemilihan itu harus sesuai undang undang,” tegas Tjahyo Kumolo.

Pemilihan Wagub Kepri oleh DPRD Kepri pada Kamis 7 Desember 2017 lalu hanya diikuti Isdianto sebagai calon tunggal. Menurut Mendagri, pemilihan Wagub tidak bisa dengan calon tunggal,”Calon tunggal tak bisa, menurut saya itu tidak bisa,”kata Mendagri

Pemilihan Isdianto juga masih menjadi polemik penetapan Isdianto sebagai calon tetap wakil gubernur Kepri, Rabu (22/11/2017) silam tidak berjalan mulus. Saat itu sejumlah anggota dewan melakukan Interupsi dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dan didampingi oleh wakil ketua I Rizky Faisal tersebut. Beberapa elemen menolak. Surya makmur Nasution selaku ketua panitia pemilihan (Panlih) awal rapat paripurna telah membacakan tahapan pemilihan wakil gubernur Kepri yang sudah dilalui. Tahapan terakhir setelah Panlih melakukan proses verifikasi berkas akhirnya Isdianto diputuskan sebagai calon tetap.

Akan tetapi sebelum Isdianto ditetapkan sebagai calon tetap, sejumlah partai pengusung memberikan rekomendasi kepada Mustofa Widjaya sebagai calon lain. Partai-partai politik tersebut antara lain partai Demokrat, PKB dan PPP. Rekomendasi ketiga partai politik tersebut saat itu sudah diterima Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.

Ketua DPRD Kepri sebelumnya telah menunjukkan surat rekomendasi itu dan meminta pendapat para anggota dewan untuk menetapkan Isdianto pada rapat paripurna tersebut atau menunggu untuk ditetapkan bersama Mustofa. Alex Guspeneldi dari fraksi PKB-PAN langsung mengajukan interupsi. Alex mengatakan, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penetapan wakil gubernur dilakukan secara terpisah.”Perintah UU menyatakan bahwa gubernur mengajukan dua nama untuk ditetapkan oleh DPRD. Jadi penetapan itu hanya dilakukan dalam satu surat keputusan bukan masing-masing surat keputusan,” tegas  Alex.

Namun pernyataan Alex, dibantah oleh Sahat Sianturi dari fraksi PDI Perjuangan. Sahat menegaskan, semua mekanisme pemilihan wakil gubernur Kepri diatur dalam tata tertib dan jadwalnya diagendakan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kepri. Karena itu, rapat paripurna yang sudah dijadwalkan tersebut harus dilaksanakan dan tidak bisa ditunda.

Bahkan dalam rapat paripurna tersebut Ketua Panlih Surya Makmur, telah mengingatkan ketua DPRD Kepri agar mematuhi Tatib DPRD Kepri. Sebab, Tatib yang mengatur seluruh mekanisme pemilihan wakil gubernur Kepri. Selain itu, Sarafuddin Aluan dari fraksi PKS-PPP juga menegaskan penetapan calon tidak bisa dilakukan secara terpisah. Karena hal tersebut akan berdampak pada konsekuensi hukum.

Dan mengusulkan supaya Ketua DPRD Kepri memikirkan kembali keputusan untuk tidak menetapkan Isdianto terpisah dari calon lain. Sebab, tidak bisa ada dua surat keputusan untuk sebuah penetapan calon. Sebab, dikhawatirkan surat keputusan itu akan bermasalah di kemudian hari. “Jangan kita mengorbankan orang yang sudah mencalonkan diri dengan melepaskan status dan jabatannya,” ujar Aluan.

Akan tetapi Taba Iskandar dari fraksi Golkar justru berseberangan dengan Aluan. Taba mengatakan, jadwal rapat paripurna penetapan Isdianto sebagai calon tetap wakil gubernur Kepri sudah final. Mendengar berbagai masukan, Jumaga kemudian mengambil keputusan untuk menetapkan Isdianto sebagai calon tetap wakil gubernur Kepri. Bahkan setelah penetapan, Jumaga Nadeak masih mengatakan akan menunggu pengajuan berkas satu calon lain melalui Gubernur Kepri.

Jumaga juga memberikan batas akhir kepada partai politik pengusung dan Gubernur Kepri untuk mengajukan calon lain. Namun, hal tersebut justru dikritik oleh Surya Makmur. Sebab menurut Surya,  tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur batas waktu bagi gubernur untuk mengajukan nama calon.***

EDITOR : MAWARDI

Check Also

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan …

Koran Rakyat Media Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Kegiatan UKW ini untuk …