Home / KEPRI / Sistem Zonasi Dinilai Minim Sosialisasi
meizu

Sistem Zonasi Dinilai Minim Sosialisasi

LINGGA,RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga, melalui Dinas pendidikan resmi memberlakukan peraturan  untuk Dunia pendidikan yang disebut dengan  “Sistem Zonasi Sekolah”untuk Penerimaan Peserta Didik Baru(PPDB). Aturan atau sistem Zonasi sekolah tersebut   merupakan tindak lanjut dari  surat edaran No.14 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (PERMENDIKBUD-RI).

Tujuan dari diberlakukannya sistem zonasi sekolah yakni ,untuk pemerataan mutu pendidikan dan di sisi lain juga untuk menghapus ” image” atau kesan “Sekolah Faforit”yang selama ini, menjadi salah satu pemicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat khususnya antar sesama pelajar sendiri. Dengan ditetapkan nya sistem zonasi sekolah  dalam PPDB mulai tahun ajaran 2018 ini, maka dampak positif yang dapat dirasakan langsung  oleh pelajar sendiri , salah satunya adalah dapat meminimalisir waktu  , sehingga  terhindar dari keterlambatan masuk sekolah untuk belajar.

Mengingat selama ini faktor atau penyebab utama terjadi nya keterlabatan para siswa masuk sekolah adalah karena jarak tempuh yang jauh,keliru dalam milih sekolah, yang menurut mereka sekolah “favorit”walaupun jauh dari jangkauan Dengan adanya aturan permendikbud tersebut dalam PPDB harus mengacu kepada sistem zonasi sekolah. Sehingga pada giliran nya nanti, semua permasalahan yang menjadi kendala dalam dunia pendidikan akan terjawab.

Menurut salah seorang warga kecamatan Lingga utara yang enggan namanya di publikasi menuturkan ,kepada Rakyat media bahwa sistem zonasi sekolah tersebut ,di nilai sangat minim sosialisasi  kepada masyarakat. Sehingga masyarakat  merasa kaget karena terlalu “instan”sehingga yang sudah terlanjur disiapkan untuk keperluan anak-anak mereka terpaksa ulang lagi ,akuinya. setelah mendapat informasi dari masyarakat terkait  polemik peraturan sistem zonasi sekolah yang di nilai oleh sebagian masyarakat  minim sosialisasi,ditanggapi langsung oleh  Wakil ketua DPRD Lingga H.Kamrudin Ali,SH atau yang lebih akrab di sapa “Wak Din “menjelaskan ,dirinya ikut prihatin ketika masyarakat berhadapan dengan masalah.

Karena pada prinsipnya kepentingan masyarakat jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi tegasnya. Lebih lanjut Wak din, memaparkan, kalau  sudah berbicara tentang keluhan masyarakat,  bagi saya baik secara pribadi maupun atas nama wakil rakyat.”ini jujur “sangat sensitif ungkap Wakdin . Saya tegaskan kalau di Republik yang kita cintai ini, masih ada oknum pejabat yang terkesan tutup mata terhadap permasalahan atau kepentingan masyarakat,lebih baik mundur sajalah ,sebelum Tuhan murka ujarnya

Sebagai wakil rakyat dirinya merasa mengelitik dan mengusik jiwanya, kalau kesenjangan sosial atau hak-hak masyarakat belum terpenuhi,karena menurutnya sebagai pejabat tidak ada yang lebih penting, selain kepentingan masyarakat,satu langkahpun dirinya tak akan mundur kalau untuk membela masyarakat yang tertindas atau di zholimi oleh kelompok mana pun tegasnya, Seyogianya ,peran pemerintah daerahlah untuk melakukan sosialisi atau koordinasi dengan pihak -pihak  terkait sehingga dapat diteruskan kepada masyarakat luas melaui sekolah-sekolah yang ada di setiap desa dan kelurahan harapnya.

Sehingga masyarakat atau orang tua wali murid  dengan mudah mendapatkan informasi tersebut, karena kurangnya komunikasi serta minim nya informasi,sehingga timbul multitafsir di tengah -tengah masyarakat.terangnya  Namun demikia “Wakdin ” berharap kepada masyarakat agar tidak perlu cemas dan resah ketika pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberlakukan sebuah aturan,karena ketika pemerintah mengesahkan sebuah peraturan,

Itu semua sudah melalui proses kajian dan sudah di uji materinya.kalau lah negeri ini tidak ada peraturan yang mengatur ,dapat kita bayangkan bagaimana nasib masyarakat  yang lemah.peraturan itu sebenarnya merupakan “payung” hukum bagi masyarakat,terangnya. Ditempat terpisah ketika ditemui Rakyat media  di ruang kerjanya, kepala bidang pengawasan sekolah dasar(dikdas) Hendry Efrizal,terkait penilaian masyarakat  terhadap sistem zonasi sekolah sangat minimnya sosialisasi ,Hendry Efrizal menegaskan, bahwa pihak nya sudah melakukan koordinasi dengan korwil dan kepala sekolah seluruh kabupaten Lingga.

Satu hal juga yang harus di ketahui ,surat edaran permendikdas baru juga di terima dinas,dalam waktu yang singkat pihak dinas sudah  berusaha semaksimal mungkin. Pihak dinas sudah memberi informasi baik  lewat  surat resmi atau via hand phone seluler kepala sekolah ,agar dapat di sebar luaskan kepada masyarakat, terkait sudah di berlakukannya sistem zonasi sekolah dalam PPDB.terangnya. sejauh ini tidak masalah, yang bisa menyebabkan terganggunya aktifitas belajar mengajar di sekolah.ini sangat kita jaga “Alhamdullilah ” semua berjalan, lancar  , tapi semua itu  butuh proses pada intinya pihak dinas bekerja sesuai dengan aturan dan juknis ,kita juga saling berkoordinasi. Tidak ada sekolah yang istimewa dalam hal pelayanan semua sekolah sama. Mau “favorit,”mau “Unggulan” itu hanya versi  orang -orang tertentu saja,kami dinas pendidikan tidak mengenal versi itu.tandasnya.

Penulis : Taufik Safira

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Irjen Pol Andap Budhi Revianto Kapolda Kepri yang Baru

BATAM, RAKYAT MEDIA-Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K bakal segera menggantikan Irjen Pol Didid Widjanardi …

Proyek Semenisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Dikerjakan Asal Jadi

BATAM, RAKYATmediapers.co.id-Aroma adanya permainan kongkalikong terkait pelaksanaan proyek pada tahun 2018 di Dinas Perumahan Rakyat, …