Home / KEPRI / KARIMUN / Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Karimun Jalan Ditempat, Polisi Hanya Menetapkan Satu Tersangka
meizu

Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi DPRD Karimun Jalan Ditempat, Polisi Hanya Menetapkan Satu Tersangka

BATAM, RAKYAT MEDIA-Kasus dugaan korupsi anggaran perjalanan dinas fiktif unsur pimpinan dan anggota DPRD Tanjung Balai Karimun Tahun Anggaran (TA) 2016 yang ditangani penyidik Polres Tg.Balai Karimun, memasuki babak baru. Kasus memalukan para wakil rakyat di Tj.Balai Karimun tersebut kendati terjadi pada anggaran tahun 2016 silam, baru mulai ditangani jajaran penyidik Polres setempat pada pertengahan tahun 2018.

Informasi yang diterima Rakyat Media, sebanyak puluhan wakil rakyat Karimun periode 2014-2019, telah diperiksa dan dimintai keterangannya secara estafet, termasuk unsur pimpinan dewan, terkait kasus ini. Namun sejauh ini, pihak penyidik Polres Karimun hanya menetapkan 1 orang tersangka dalam kasus dugaan anggaran perjalanan dinas fiktif puluhan anggota dewan, yakni mantan Bendahara Dewan, berinisial, Bz.

Kapolres Karimun AKBP Hengky Pramudya, saat dikonfirmasi Rakyat Media, Kamis (31/1) sore, mengatakan bahwa pihaknya masih terus melengkapi berkas penyidikan sebelum berkas yang menyeret BZ, mantan bendahara DPRD Karimun itu dilimpahkan ke jaksa.

Menurut Hengky, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penghitungan kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus anggaran perjalanan dinas fiktif dari tim auditor.“Jumlah kerugian negara dalam kasus ini masih menunggu hasil perhitungan dari tim auditor. Sementara yang kita tetapkan sebagai tersangka, baru satu orang, yakni mantan Bendahara DPRD Karimun, Bz,” terang Kapolres melalui jaringan WhatsApp.

Informasi lainnya yang diterima redaksi Rakyat Media menyebutkan, bahwa saksi-saksi yang telah dimintai keterangan merupakan orang-orang di ruang lingkup DPRD Karimun, yakni saksi ahli Hukum dan saksi ahli Keuangan Negara.

Bahkan, penyidik juga telah memintai keterangan Saksi Ahli dari Kemendagri dan telah melakukan ekspose perkara bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri. Sekedar diketahui, mantan Bendahara DPRD Karimun, BZ, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik sejak Jum’at tanggal 3 Mei 2018 lalu.

Kendati besaran nilai kerugian negara masih menunggu perhitungan dari BPKP, namun dugaan estimasi kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai Rp1 miliar. Setelah ditetapkan penyidik sebagai tersangka, BZ berulangkali harus menjalani pemeriksaan untuk pengembangan dan kelengkapan berkas penyidikan.

Sebelumnya, kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Karimun ini membuat heboh kalangan wartawan pada saat tim penyidik Satreskrim Polres Karimun yang langsung dipimpin Kasat Reskrim AKP Lulik Febyantara, melakukan penggeledahan di Kantor Sekretariat DPRD  di Kecamatan Tebing.

Saat itu, Polisi melakukan penggeledahan di tiga ruangan dan membawa bundelan dokumen yang diduga berkaitan dengan SPPD DPRD Karimun TA 2016. Kasat Reskrim AKP Lulik Febyantara mengatakan bahwa penggeledahan yang dilakukan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas.

Lulik menjelaskan, modus dugaan tindak pidana korupsi ini berupa kegiatan SPPD yang tidak dibayarkan kepada pelaksana kegiatan.“Ada dua modus yang terjadi dalam kasus ini, pertama, para anggota dewan ikut kegiatan namun tidak dibayarkan penuh oleh tersangka. Kemungkinan kedua, memang anggota dewan tidak ikut kegiatan sama sekali, namun dibuat seolah ikut oleh tersangka alias fiktif. Dua kemungkinan itu masih akan terus didalami lagi,” ujar Lulik saat itu.

Pascapenggeledahan, Wakil Ketua DPRD Karimun, Bakti Lubis, kepada sejumlah media akhirnya bersuara bahwa penggeledahan yang dilakukan Satreskrim Polres Karimun terkait kasus dugaan korupsi perjalanan dinas DPRD Karimun TA 2016. Saat itu, Bakti meminta agar semua pihak untuk menahan diri dan tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang akan memperburuk keadaan.”Kami menghormati proses yang ada. Jadi saya berharap kawan-kawan di DPRD Karimun menahan diri dan tidak mengeluarkan statement yang malah akan memperburuk keadaan,” ujarnya kepada awak media.

Meski ditetapkan sebagai tersangka, penyidik tidak melakukan penahanan terhadap BZ. Namun, Polres Karimun telah mencekal BZ untuk bepergian ke luar negeri setelah berkoordinasi dengan pihak imigrasi. Akibatnya, BZ terpaksa harus mengurungkan niatnya menunaikan ibadah Haji ke tanah suci Mekah pada musim haji tahun ini. Informasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Karimun menyebutkan bahwa, proses penanganan dan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani Polres Karimun, terkesan tertutup.

Pasalnya, setiap akan melakukan pencairan dana dari Bendahara, pimpinan dewan harus mengetahui dan menandatangani berkas nilai anggaran yang diusulkan. Persisnya, Ketua DPRD (unsur pimpinan), Sekretaris Dewan dan Bendahara. Demikian juga pihak trafel yang ditunjuk sebagai rekanan penyediaan tiket oleh kalangan dewan, harus diperiksa terkait perjalanan dinas fiktif ini.

Bingung Dikatakan Fiktif

Terpisah, Anggota DPRD Karimun, Putra, saat dikonfirmasi terkait kasus anggaran perjalanan dinas yang menyebabkan mantan Bendahara DPRD Karimun BZ akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, mengatakan bahwa saat ini kasusnya masih terus ditangani Polres Karimun. Politisi PDIP ini mengatakan bahwa sebenarnya dirinya heran dan bertanya-tanya pengenaan kalimat fiktif pada kasus penggunaan anggaran perjalanan dinas sejumlah anggota dewan.

“Sebenarnya ini domain Polres yang harus menjelaskan tentang kasus penyidikan anggaran perjalanan dinas, sehingga BZ ditetapkan sebagai tersangka. Yang dimaksudkan penyidik kegiatan fiktif ini yang mana. Sebab, kita selalu ikut melakukan perjalanan dinas ke berbagai luar daerah sebagaimana dalam ketentuan dan tercatat di Surat Perintah Jalan (SPJ). Nah, yang dimaksud fiktif ini apa. Kita semua sudah diperiksa terkait masalah ini. Boleh dicek semua bukti-bukti sesuai SPJ yang sudah kita tandatangani untuk mengikuti kegiatan di luar daerah. Perlu saya tegaskan, kami selalu berangkat dan tidak fiktif,” ujarnya menjawab konfirmasi Rakyat Media, Jum’at (1/2/2019).

Putra menambahkan, sebenarnya kasus ini yang dirugikan adalah anggota dewan. Ini Cuma masalah hutang piutang antara Bendahara (BZ) dengan anggota dewan.“Perkara ini muncul kami juga tidak tahu. Tidak ada surat pemberitahuan tentang adanya penyidikan dengan kalimat fiktif ini. Bagi kami, yang jelas hak kami untuk biaya perjalanan dinas belum dibayar. Sebenarnya ini hanya hutang piutang antara Bendahara dan anggota dewan. Bukan kegiatan fiktif sebagaimana yang dimaksudkan penyidik Polres. Jadi cukup segitu aja dulu yang bisa saya jelaskan sama Abang ya,” ujarnya sembari menyarankan agar media ini menanyakan langsung ke penyidik Polres Karimun tentang kalimat kegiatan fiktif yang menyeret BZ menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi.

Putra membenarkan jika selama ini beberapa teman anggota dewan terpaksa menggunakan uang pendahuluan pribadi untuk biaya perjalanan dinas ke luar daerah.

Penulis : Rudi Hartono (Redpel Koran Rakyat Media)

 

Check Also

Tim TP4D Kejaksaan Negeri Batam Mandul : Proyek Dinas Bina Marga Asal Jadi dan Tak Selesai

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID–Sepanjang Tahun 2017-2018 lalu, sejumlah Kepala daerah dan pejabat Dinas PU yang ditangkap Komisi …

Buntut Surat Edaran Sekda Batam Minta Bantuan Pada PNS : Ratusan Mahasiswa Desak Jefridin Dicopot Dari Sekda Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Surat edaran permohonan bantuan untuk membantu meringankan hukuman mantan Pegawai Negari Sipil (PNS) terpidana …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *