Home / KEPRI / DOMPAK / Kas Daerah Pemprov Kepri Kosong : Kegiatan Terkendala, Roda Pemerintah Terganggu
meizu

Kas Daerah Pemprov Kepri Kosong : Kegiatan Terkendala, Roda Pemerintah Terganggu

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sejumlah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri mengeluhkan karena pengajuan tambah uang (TU) untuk pembayaran sejumlah kegiatan yang telah masuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBD 2018 tidak cair.

“ Kas Pemprov kosong sehingga semua pembayaran kegiatan ditunda karena tidak bisa dibayarkan, termasuk pembayaran dana publikasi di Biro Humas karena uang tidak ada tidak bisa dibayar,” kata Kepala Biro Humas Pemprov Kepri Nilwansyah, ketika dikonfirmasi Koran Rakyat Media belum lama ini di kantor Gubernur Kepri Dompak.

Nelwansyah mengatakan, jumlah dana publikasi untuk Biro Humas tahun 2018 sebesar Rp 5 miliar, disbanding tahun sebelumnya dana publikasi di Biro Humas menurut,”Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena data itu yang tak cukup, maka kami tidak membayar semua tunggakan kepada media, kami akan bayarkan pada tahun 2019 ini,”kata nilwansyah

Kekosongan kas daerah Pemprov Kepri tersebut, yang merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau tersebut sempat ramai menjadi berita hangat di sejumlah media online. Padahal, pada tanggal 28 September 2018, APBD untuk tahun anggaran perubahan 2018 sudah ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dengan kisaran nilai lebih dari Rp 3,5 triliun rupiah.

Kosongnya kas daerah ini mengundang tanda tanya besar sebagaian besar masyarakat di Provinsi Kepri. Bagaimana mungkin kas Pemerintah Daerah Provinsi bisa kosong. Sementara anggaran APBD-P yang sudah ditetapkan dan telah disetujui DPRD Kepri sebesar Rp 3,5 triliun.

Hal ini kemudian memunculkan berbagai opini dan pendapat serta beragam spekulasi tentang kondisi Pemerintahan Provinsi Kepri yang saat ini dikelola terkesan asal asalan dan tidak professional. Ironisnya lagi, persoalan yang seharusnya tidak dianggap remeh ini justru terkesan saling melempar tanggungjawab oleh Gubernur Kepri.

Lebih parahnya lagi Gubernur Kepri Nurdin Basirun mengaku tidak mengetahui, kalau kas instansi yang dipimpinnya kososng. Jawaban Nurdin tersebut yang menjadi pemberitaan di sejumlah media online. Nurdin Basirun seakan akan melempar tanggungjawab kepada bawahannya. Jelas saja hal tersebut menuai kritik. Ada yang berpendapat apa yang disampaikan Gubernur itu sudah benar. Namun ada sebagian kritik Gubernur Kepri mengatakan Nurdin Basirun tidak paham mengelola pemerintahan.

“Saya tidak tau persis penyebab kosongnya kas daerah saat ini, saya tak paham dengan seluk beluk pengelolaan keuangan. Yang tahu persis Pak Sekda sama dinas yang mengurusi keuangan (BPKAD, red),” kata Nurdin Basirun kepada wartawan di Tanjungpinang belum lama ini.

Saat ditanyakan tanggapannya soal keluhan anggota DPRD Provinsi Kepri dan tenaga honorer di lingkungan Pemprov Kepri yang belum menerima gaji. Nurdin enggan menanggapinya lebih jauh. Pasalnya, ia khawatir bila jawabannya justru akan menimbulkan polemik.“Lebih bagus tanya langsung ke instansi yang mengurusi itu,” sebutnya.

Namun ketika ditanyakan jika kekosongan kas di Pempprov Kepri mulai berdampak pada terganggunya roda pemerintahan, serta terkendalanya beberapa program pembangunan, dan keluhan tersendatnya pembayaran pekerjaan. Nurdin menepis tudingan tersebut. Menurutnya, saat ini seluruh program maupun roda pemerintah Provinsi Kepri berjalan cukup baik tanpa ada kendala sebagaimana kabar yang beredar belakangan ini,“Tidaklah semuanya berjalan baik. Kalau (ada) yang menjerit tetap masih bisa jalankan,” ucapnya.

Sementara anggota DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, menanggapi Kasongnya kas daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau saat ini, disebabkan beberapa hal. Salah satunya pendapatan lebih kecil dari pada pengeluaran “besar pasak dari pada tiang”.

Selain itu, kemandirian pendapatan Pemprov Kepri tidak ada selama ini. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kepri lebih kurang Rp1,1 triliun dari total APBD Rp3,4 triliun di tahun 2018.“Jadi Rp1,1 triliun berartikan hanya sekitar 34 persen dan sisanya 64 persen dari pusat. Nah pusat itu, cara kirim uang ke kita per kuartal. Artinya tidak kirim sekaligus, uangnya harus nunggu. Itu pun kalau pusat mau transfer di kuartal terakhir pada Desember ini,” kata Ing Iskandarsyah kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang.

Legislator PKS ini mengatakan PAD Pemprov Kepri kalau dirata ratakan satu hari itu masuk kas ke daerah lebih kurang 2 sampai 3 miliar.“Itu per hari, kan itu pajak dari kendaraan bermotor. Sedangkan kebutuhan kita per hari lebih dari itu kalau di rata ratakan. Apalagi, tadi saya bilang kita sangat tergantung dengan dana dari pusat. Kalau pusat terlambat kirim, pasti bermasalah. Jadi hal ini sudah kita prediksi,” ujarnya.

Karena apa, kata dia, intinya kemandirian dana Pemprov Kepri itu tidak ada. Selama ini pemprov hanya tergantung realnya PAD.“Kalau dana pusat tergantung mereka mau transfer kapan, walaupun dikasih kuartal satu, dua, tiga, empat, kalau terlambat transfer gimana. Karenakan kita dapat dari pusat, apalagi pendapatan pusat sekarang kadang kadang sering meleset,” uicapnya.

Informasi yang diperolehnya, pusat ada jatuh tempo hutang, pembangunan palu, akhirnya tempat yang normal begini tidak jadi prioritas.“Ketika tidak jadi prioritas dan kita tidak mandiri, itu lah resikonya. Hal ini harus lobi, bukan masalah Pak Gubernur atau siapa, memang sudah real yang kita kosong karena kita tidak mandiri. Saya sering bilang. Sejak tahun 2014 itu, sudah disampaikan. Kalau kita hanya andalkan PAD, pada suatu saat pasti kita bermasalah, ternyata benar,” katanya.

Makanya, DPRD Kepri mendorong PAD, labuh jangkar, BUMD di blok natuna. Itu semuanya untuk menjawab kedepannya, kalau tidak mandiri bermasalah.

“Jadi jangan lihat hari ini. Tapi ini adalah akumulasi dari perencanaan kita, dari usaha kita dan selama ini kita hanya berharap dari kendaraan bermotor,” ujarnya.

Dengan keterlambatan DBH ini, menurut Iskandarsyah yang jelas pasti ada tunda bayar. Kasihan para kontraktor.“Makanya saya sering bilang, yang punya andil membangun kepri ini kontraktor. Karena uangnya tidak dibayar atau dicicil bayarnya. Ya kalau kontraktor itu kuat financenya, kalau tidak bisa telungkup,” ucapnya.

Oleh karena itu, Pemprov Kepri harus bangun kemandirian pendapatan daerah, kuatkan dari sektor sektor lain. Salah satunya, pemprov harus push labuh jangkar itu, kalau bisa per Januari 2019 ini sudah harus dikelola.“Kemudian, teruskan perjuangan untuk mendapatkan partisipasi interest (PI). Itu adalah bahwa Pemerintah Provinsi Kepri harus mendapatkan saham 10 persen dari pengelolaan pertambangan minyak di blok Natuna,” katanya.

Masih kata Iskandarsyah, selain itu harus ada kreatifitas yang lain yakni menggerakan sektoir tambang. Sektor tambang harus digerakkan dulu, karena banyak menyerap tenaga kerja.“Sedangkan terkait BUMD itu, kita ini sering ribut tentang BUMD. Harusnya cari solusi bagaimana BUMD itu sehat dan bisa menunjang PAD. Dari lima tahun terakhir kita otak atik tentang BUMD masalah masalah terus, kapan bisa selesai,” tuturnya.

Dia mengemukakan, kalau BUMD itu rugi atau apa, biasa dalam bisnis. Itupun baru Rp14 miliar, harusnya 100 miliar modalnya.“Jadi kita pisahkan, kalau bersamalah kita selesaikan masalahnya. Tetapi kita tetap harus maju kedepan dan itu tantangan bagi pemerintah sekarang ini. Kalau hanya habiskan dana, orang lain juga bisa ngelola. Banyak doktor doktor di pemprov itu, buat apa. Selasaikan lah,” ucapnya.

Sedangkan saham di PT Pembangunan Kepri itu, totalnya baru Rp14 miliar. Memang sekarang ada masalah dan dalam pemeriksaan jaksa.“Ya silahkan, jaksa juga punya hak itu. Tapi kita juga harus maju kedepan, mana peluang peluang kita mendapatkan uang dan banyak caranya. Pemprov sebagai pemilik saham terbesar dan owner diharapkan bisa kreatif.(rm/renhar)

Check Also

Gara-Gara Mobil yang Ditangkap Dipakai Oknum Dishub : Ratusan Drever Teksi Online Unjukrasa di Kantor Polresta Barelang

BATAM, RAKYAT MEDIAPERS.CO.ID-Patusan supir taksi online Batam berunjukrasa ke Kantor Polresta Barengkang, pasalnya salah satu …

Bea Cukai Batam Akomudir Wartawan Abal-Abal Liput Kunjungan Menteri

BATUAMPAR, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sejumlah wartawan di Kota Batam kecewa dengan sikap petugas Bea Cukai Batam yang bertindak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *