Home / KEPRI / DOMPAK / Pelantikan Pejabat Provinsi Kepri Sarat KKN
meizu

Pelantikan Pejabat Provinsi Kepri Sarat KKN

BATAM, RAKYAT MEDIA-Pelantikan 158 pejabat Provinsi Kepri, Kamis (31/5/2018) diduga sarat Kolusi, Korupsi dan nepotisme (KKN). Pelantikan pejabat dilingkungan Provinsi Kepri tersebut menjadi sorotan publik. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda Indonesia, Aldi Braga, dalam press release kepada Rakyat Media menyebut pelantikan pejabat tersebut harus di batalkan demi tegaknya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Aldi menyebut, dengan adanya UU ASN proses mutasi yang semula tertutup berubah menjadi terbuka. Tentunya dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, rekam jejak dan integritas. Berlakunya UU ASN semestinya program Reformasi Biokrasi yang dicanangkan pemerintah Jokowi berjalan dengan baik. Pasalnya, peluang intervensi politilk di harapkan tidak ada lagi. Dan yang lebih penting lagi UU ASN juga telah mengatur tentang pembatalan proses mutasi yang dilakukan tidak sesuai prosedur bahkan bisa berujung pidana.

Namun apa yang terjadi pada pelantikan sejumlah pejabat Pemprov Kepri, diduga kuat terjadi pelanggaran prosedur bahkan jika melihat data yang dilantik sarat dengan KKN. Hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan, sehingga pihak lain dirugikan. Sebagai bukti pelanggaran sebut Aldi, ada salah satu staf Dinas Kesehatan Kota Batam dilantik menjadi pejabat bagian keuangan Dispenda Kepri. Oknum pejabat ini disebut sebut istri dari salah seorang oknum pejabat di Kementerian Pariwisata RI.

Kemudian lanjut Aldi, staf Dispenda Kepri berinisial NR yang baru naik pangkat golongan IIIB dan kabarnya Sk-nya belum keluar. Namun dilantik sebagai pejabat karena disebut sebut kedekatannya dengan Wakil Gubernur Kepri Isdianto. Aldi Braga menyebut, sejumlah oknum pejabat yang dilantik adalah kelurga, anak, ipar, menantu, istri dari para pejabat, politik dan anggota Dewan. Dan hal ini menurut Aldi Braga, jelas sarat KKN dan melanggar UU ASN karena diduga ada intervensi dan pejabat yang dilantik tidak ada penilaian terkait kompetensi, kualifikasi, rekam jejak, integritas.

Yang lebih miris lagi, tambah Aldi Braga, dalam pelantikan sejumlah pejabat tersebut Gubernur Kepri Nurdin Basirun tidak dilibatkan. Hanya yang melantik adalah Wakil Gubernur Kepri Isdianto. Apakan ini efek dari dilantiknya Wagub Kepri yang diduga melanggar konstitusi sehingga di Provinsi Kepri terjadi dualisme kepemimpinan. Hal ini perlu dipertanyakan siapa sebenarnya Gubernur Kepri?.

Oleh karena itu demi tegaknya UU ASN pelantikan sejumlah pejabat Pemprov Kepri harus dibatalkan. Menurut Aldi Braga, pihaknya mendesak kepada Menpan RB segera bersikap dan membatalkan pelantikan tersebut, tulis Aldi Braga dalam press realisnya kepada media ini.**

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Pengelola Bintan Agro Kerjakan Puluhan Tenaga Asing Ilegal, Aparat Berwenang Tak Mampu Bertindak?

BINTAN, RMNEWS.CO.ID-Meski kunjungan wisatawan manca negara (wisman) asal Tiongkok ke Tanjungpinang dan pulau Bintan setiap …

Polres Lingga Buat 8 Pos Pengamanan Mudik Lebaran

LINGGA, RMNEWS.CO.ID-Polres Lingga menyiapkan delapan pos pengamanan dan pelayanan arus mudik lebaran yang ditempatkan di …