Home / KEPRI / DOMPAK / Dua Pejabat Dinas Pendidikan Kepri Tilap Anggaran APBD Rp780 Juta
meizu

Dua Pejabat Dinas Pendidikan Kepri Tilap Anggaran APBD Rp780 Juta

TANJUNGPINANG, RMNEWS.CO.ID-Dua Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, diminta segera mengembalikan dana sebesar Rp780 juta, dana tersebut merupakan kerugian negara dari APBD 2016 yang tak dapat dipertanggung jawabkan kedua pejabat tersebut.. Hal ini disebutkan Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Arifin Nasir, kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang

Arifin Nasir mengatakan, ia telah mendesak dan merekomendasikan ke Inspektorat, agar Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri segera mengembalikan Rp780 juta nilai kerugian negara dari APBD 2016 tersebut.

Hal itu merujuk pada temuan LHP-BPK serta rekomendasi final, BPK, atas temuan penggunaan dana APBD 2016,  yang peruntukan penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan mekanisme.”Rekomendasi sudah disampaikan ke Inspektorat dan Inspektorat ke pejabat yang bersangkutan agar dana tersebut dikembalikan. Mungkin mereka sedang ngumpul uang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepri Arifin Nasir.

Arifin juga menjelaskan, pengembalian dana kerugian APBD dari DIPA Dinas Pendidikan itu, sudah dikoordinasikan dengan Inspektorat Provinsi Kepri, agar PPTK dan PPK  mengembalikan kelebihan bayar dan pembayaran pembayaran kegiatan tanpa Laporan Pertanggungjawaban (LPj).

Arifin mengakui, dari laporan yang diterima masing-masing PPTK dan PPK, mereka sedang megusahakan pelaksanaan pengembalianya. “Yang penting dari Dinas Pendidikan sudah meminta Inspektorat agar melakukan pemeriksaan, dengan rekomendasi dan disuruh agar dikembalikan. Dan saat ini tergantung dari pejabat PPTK dan PPK nya,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Rp780 juta kerugian negara dari pelaksanaan DIPA kegiatan APBD 2016 di Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, yang digunakan untuk membayar beasiswa, kendati dana dan alokasi anggarannya tidak tertera di DIPA-APBD.

Diduga, penggunaan dana yang mengatasnamakan Beasiswa itu, adalah fiktif, namun alokasi dananya tetap dikeluarkan, namun DIPA anggarannya tidak tercantum di APBD. (rm/san).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

ATB Nunggak Pajak Air Rp39,9 Miliar, DPRD Kepri Desak Pemrov Tagih Utang PT. ATB

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Polemik masalah tunggakan pajak PT Adya Tirta Batam (ATB) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau …

Proyek Pengaspalan Jalan Parit Tegak Senilai Rp 1,8 Miliar Asal jadi

KUNDUR, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Minimnya pengawasan Konsultan pengawas dan TP4D,membuat para kontraktor leluasa mengerjakan proyek asal jadi. Hal …