Home / KEPRI / BINTAN / Tim TP-4D Kejaksaan Mandul, Kasus Korupsi APBD Bintan Rp1,7 Tak Tersentuh Hukum
meizu

Tim TP-4D Kejaksaan Mandul, Kasus Korupsi APBD Bintan Rp1,7 Tak Tersentuh Hukum

BINTAN, RAKYAT MEDIA-Kasus dugaan terjadinya tindak pidana korupsi APBD Pemkab Bintan Tahun Anggaran (TA) senilai Rp1,7 miliar, luput dari sentuhan aparat penegak hukum. Bahkan, penyelewengan realisasi pada pos Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Pemkab Bintan memang ditemukan indikasi korupsi senilai Rp1.690.314.776,00.

Hal ini diperkuat atas temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Kuangan Pemkab Bintan TA 2017 pada realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu Setdakab Bintan di Bagian Umum senilai Rp1.000.382.276, tidak sesuai dengan perhitungan pengeluaran. Artinya, Plt Kepala Bagian (Kabag) Umum, dengan sengaja menerbitkan nota pembelian serta kwitansi palsu untuk mengelabui Pengguna Anggaran (PA) yakni Bupati Bintan.

Tercatat, ada 5 perusahaan penyedia makanan dan minuman tamu di Setdakab Bintan yakni, RMTR, PMSb, RMI, RMPR dan RSB9 tidak mengakui kwitansi dan nota dari Bagian Umum sebagai bukti pertanggungjawaban Belanja Minum dan Makanan yang dikeluarkan atau diketahui kelima perusahaan penyedia itu.

Ironisnya, kelima perusahaan penyedia makanan dan minuman tersebut mengaku jika tandatangan yang tertera pada kwitansi serta nota itu adalah palsu. Bahkan keluarga, pemilik, maupun karyawan perusahaan penyedia, tidak mengakui tandatangan tersebut. Selain itu, berdasarkan penjelasan tertulis Bendahara Pengeluaran dibantu staf Bagian Umum juga mengakui, bahwa untuk memenuhi kelengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana tersebut, mereka diperintahkan oleh Plt.Kabag Umum untuk membuat kwitansi dan nota belanja palsu.

Tindakkan ini sudah jelas merupakan tindak pidana yang dengan sengaja dibuat untuk mengelabui pemerintah yang menyebabkan keuangan negara dirugikan. Bukan hanya itu, dalam realisasi belanja manakan dan minuman Bupati/Wakil Bupati Bintan dengan total senilai Rp1.073.822.300, BPK RI juga menatat telah terjadi kecurangan serta penyimpangan.

Rinciannya, realisasi anggaran makan dan minuman harian Bupati serta Wakil Bupati Bintan sebesar Rp559.758.000 yang ditujukan pada CV.KJ dan Rp353.466.300 pada CV.GU, semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sebab, faktur (invoice) belanja pada dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan CV.KJ, berbeda dengan faktur atau invoice yang diterima BPK. Malah pihak CV.KJ mengaku jika sampai tanggal 7 Mei 2018, Sekda Bintan masih  memiliki tunggakan hutang sebesar Rp135.780.902.

Dalam temuan LHP BPK dijelaskan jika Plt.Kabag Umum Pemkab Bintantelah mengakui jika dana atas pencairan SP2D-GU untuk belanja makanan dan minuman kegiatan Bupati serta Wakil Bupati, sebagian sengaja diambilnya. Menurut penjelasan Plt.Kabab Umum, dirinya mengakui jika dana yang diambilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat non anggaran.

Ironisnya, Plt.Kabag Umum mengaku dirinya sengaja membuat bukti pertanggungjawaban palsu sebagai upaya untuk mengakomodasi adanya pembelian tunai ke swalayan lain kendati bukti belanja ke swalayan lain tersebut tidak dapat dibuktikannya. Perbuatan Plt.Kabag Umum tersebut jelas sudah menyimpang dan melanggar Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Dimana dalam setiap pengeluaran anggaran pemerintah, harus didukung bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Hal ini juga dikuatkan pada Pasal 184 Ayat (2) yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD, bertanggunjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang ditimbulkannya.

Dugaan penyimpangan anggaran APBD di Pemkab Bintan, ternyata tidak hanya terjadi pada pos anggaran di Bagian Umum saja. Melainkan di pos anggaran Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dalam bantuan Bantuan Sosial di Pemkab Bintanjuhga menjadi sorotan BPK.

Dalam hal ini, dari hasil LHP BPK sesuai Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2017, tercatat adanya realisasi Belanja Bansos sebesar Rp3.930.732.319 atau 57% dari total anggaran Belanja Bansos sebesar Rp6.895.030.000. Dari total anggaran tersebut dirincikan untuk bantuan sosial kepada individu sebesar Rp938.732.319 dan bansos kepada masyarakat sebesar Rp2.992.000.000 serta bansos kepada individu lainnya sebesar Rp98.732.319.

BPK mencatat, dari pengeluaran dana Bansos sebesar Rp938.732.319 tersebut dinilai tidak terencana. Sebab, belanja pengobatan untuk masyarakat miskin sebesar Rp350.732.319, ternyata disalurkan kepada warga yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnya, pengalokasian dana bantuan sosial kepada masyarakat miskin tersebut sangat berpotensi terjadi kerugian keuangan pemerintah.

Dengan adanya temuan indikasi kerugian uang negara berdasarkan LHP BPK-RI tersebut, bisa disimpulkan bahwa Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Bintan yang difungsikan untuk mengawasi kebocoran anggaran daerah, tidak bekerja maksimal. Sehingga, penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau APBN untuk pengadaan barang dan jasa di Pemkab Bintan, terus terjadi kebocoran.

Namun, terjadinya kebocoran anggaran yang berhasil diungkap BPK-RI ini, bisa jadi karena pihak Pemkab Bintan belum siap jika anggaran seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan, dilaporkan dan diperiksa secara instensif oleh pihak Kejaksaan yang notabene sebagai Ketua Tim TP4D untuk menghindari kebocoran. Sehingga, pihak penyelenggara kegiatan yakni Pemkab Bintan, khawatir tidak mendapatkan keuntungan dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Adanya dugaan korupsi pada realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu Setdakab Bintan di Bagian Umum senilai Rp1.000.382.276 diakui oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Bintan Adi Prihantara. Menurut Adi Prihantara jika kasus tersebut atas laporan BPK RI berarti itu sudah benar,”Kalau itu dari laporan BPK berarti kasus itu sudah benar,”kata Adi Prihantara ketika ditemui beberapa waktu lalu di ruangan kerjanya.

Sementara Daerah (Sekda) Sekretaris Pemerintah Kabupaten Bintan Adi Prihantara, mengakui adanya dugaan penyelewengan realisasi pada pos Belanja Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Pemkab Bintan senilai Rp1.690.314.776,00.”Kalau itu sudah menjadi temuan BPK itu saya kira sudah benar, karena BPK memang merupakan auditor Pemerintah,”’kata Adi ketika ditemui beberapa waktu lalu diruangan kerjanya.

Namun llanjut Adi, temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Kuangan Pemkab Bintan TA 2017 pada realisasi Belanja Makanan dan Minuman Tamu Setdakab Bintan di Bagian Umum, BPK memberi waktu selama enam bulan untuk melakukan perbaikan dan pengembalian dana tersebut,”Mekanismenya BPK merekomendasi  Bupati Bintan agar menegur dan memberikan sanksi kepada pengguna anggaran dan memerintahkan Penbgguna Anggaran untuk menarik dan menyetorkan kerugian Negara ke kas daerah,”tegas Adi.

Editor : Mawardi

 

Check Also

Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak : Desak KPK Mengusut Dugaan Korupsi Dinas ESDM

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri Jumaga Nadeak. SH, mendesak Komisi Pemberantasan …

Jaksa Bintan Takut Sidang ke PN Tanjungpinang Karena Diancam Bunuh

TANJUNGPINANG, RAKAYTMEDIAPERS.CO.ID-Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan takut menghadiri siding ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang, karena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *