Home / KEPRI / BINTAN / Ketua LSM Kodat 86 Tain Komari : Penyelewengan APBD Bintan Rp 1,7 Miliar “Jelas Itu Korupsi “
meizu

Ketua LSM Kodat 86 Tain Komari : Penyelewengan APBD Bintan Rp 1,7 Miliar “Jelas Itu Korupsi “

BINTAN, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kasus dugaan korupsi terkait penyelewengan anggaran belanja barang dan jasa makanan dan minum di Bagian Umum Sekretaris Daerah (Sekda) serta minuman dan makanan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan senilai Rp 1.7 miliar, terus menjadi sorotan masyarakat  Kabupaten Bintan.

Ketua Presidium Kelompok Diskusi Anti (Kodat) 86 Tain Komari, ketika diminta tanggapannya terkait dugaan korupsi di Sekretaris Daerah Pemkab Bintan Kamis (1/11/2018) di Batam Centre mengatakan bahwa kasus tersebut jelas itu kasus korupsi,”Saya mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian, Kejaksaan dan KPK segera mengungkap kasus tersebut. Sebab sudah ada unsur pidananya seperti membuat invoice dan nota palsu sebagai bukti pertanggungjawabkan keuangan yang telah diselewengkan, itu sudah jelas perbuatan pidana,”tegas Tain Komari.

Lebih jauh Tain menjelaskan, aparat penegak hukum tidak perlu terlalu repot menyelidiki kasus tersebut, merem mata saja aparat penegak hukum sudah bisa menangkap mereka. Karena sudah ada unsur perbuatan pidananya.”Oleh karena itu saya mendesak aparat penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusutnya, kasus itu sudah jelas korupsi, dana itu merupakan anggaran APBD, sementara pengunaan agaran APBD kan sudah ada aturannya. Tidak boleh untuk melengkapi bukti pertanggungjawaban dana yang sudah habis lalu membuat bukti pertanggungjawaban palsu, ini jelas perbuatan pidana,”kata Taain

Sebagaimana diberitakan media ini sebelumnya dengan judul “BPK RI Temukan Rp1,7 Miliar penyelewengan APBD Pemkab Bintan”, berita tersebut dimuat Berdasarkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2017. Dalam LHP tersebut BPK menemukan dugaan penyelewengan dan penyimpangan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretaris Daerah Pemkab Bintan sebesar Rp1.690.314.776.00

Temuan dugaan penyimpangan tersebut, terjadi atas realisasi belanja makanan dan minuman pada bagian Umum Setda Bintan, dimana bukti pertanggungjawaban dari realisasi anggaran makanan dan minuman tamu dengan system pembayaran UP/GU/TU pada lima perusahaan penyedia sebesar Rp1.000.382.776 tidak sesuai dengan pengeluaran.

Dimana lima perusahaan penyedia makanan dan minuman tamu di Sekda Bintan yakni RMTR, PMSb, RMI, RMPR, dan RSB9 tidak mengakui kuitansi dan nota yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja minum pada Sekda Bintan merupakan dokumen yang diterbitkan atau diketahui oleh perusahaan penyedia. Bahkan kelima penyedia tidak mengakui tanda tangan dalam kuitansi dan invoice yang dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban keuangan tersebut.

Dalam LHP BPK, bendahara pengeluaran dibantu staf bagian umum telah membuat pernyataan tertulis bahwa ia mengakui membuat bukti palsu karena untuk memenuhi kelengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana tersebut. Bendahara pengeluaran dan staf Bagian Umum membuat bukti pertanggungjawaban palsu tersebut atas perintah Plt Kepala Bagian Umum

Selain itu, penyelewengan juga terjadi pada realisasi belanja makanan dan minuman Bupati dan Wakil Bupati Bintan, dalam kasus ini BPK RI  mencatat realisasi belanja makanan dan minuman harian dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati terjadi kecurangan dan penyelewengan sebesar  Rp1.073.822.300. Sebesar Rp559.758.000 anggaran makan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati disediakan oleh CV KJ dan sebesar Rp353.466.300 oleh CV GU.

Celakanya,  faktur (invoice) belanja pada dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan CV KJ berbeda dengan faktur atau invoice yang diterima BPK. Bahkan pihak CV KJ mengaku sampai 7 Mei 2018, Sekretaris Daerah Bintan masih memiliki tunggakan yang belum dibayar pada tahun 2017 kepada CV KJ sebesar Rp135.780.902.

Pada kasus ini LHP BPK mencatat, Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Bintan mengakui dana atas pencairan SP2D-GU belanja makanan dan minuman tamu serta makanan dan minuman kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sebagian telah diambil untuk kepenntingan pribadi. Namun Plt Bagian Umum mengaku dana yang diambilnya untuk digunakan membiayai pengeluaran yang bersifat nonanggaran.

Akan tetapi bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran dana itu Plt Kepala Bagian Umum mengaku membuat bukti pertanggungjawaban palsu untuk mengakomodasi adanya pembelian tunai ke swalayan lain. Akan tetapi bukti pertanggungjawaban dari belanja ke swalayan lain tersebut juga tidak bisa dibuktikan.

Dalam kasus ini, jelas perbuatan tersebut melanggar Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah, dimana setiap pengeluaran anggaran pemerintah harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan pada pasal 184 ayat (2) menyatakan pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul.

Pasal 61 ayat (1), menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan Pasal 66 ayat (4), menyatakan Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan tidak terpenuhi.

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 4 ayat (1) mmenyatakan bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab. Kemudian Pasal 132 ayat (1), menyatakan setiap pengeluaran uang atas beban APHBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Terkait penyimpangan tersebut BPK RI menemukan indikasi kerugian Negara atas realisasi Belanja Minum dan Makanan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan makanan minuman harian bupati dan wakil bupati Bintan tersebut sebesar Rp1.690.314.776. Pasalnya pengeluaran anggaran itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian celakanya bukti pertanggungjawabannya dengan menggunakan dokumen palsu, dan hal ini jelas sudah merupakan perbuatan pidana.

Kasus dugaan korupsi anggaran APBD di Pemkab Bintan, tak hanya terjadi pada pos anggaran di bagian Umum saja. Alokasi dana Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesmas) dalam belanja bantuan Sosial di Pemkab Bintan juga menjadi sorotan BPK. Dimana hasil LHP BPK dari laporan realisasi anggaran (LRA) pada tahun 2017 tercatat realisasi belanja bansos sebesar Rp3.930.732.319. atau 57 % dari anggaran sebesar Rp6.895.030.000. Dari jumlah itu untuk bantuan sosial kepada individu sebesar Rp938.732.319 dan bansos kepada masyarakat sebesar Rp2.992.000.000 serta Bansos kepada individu sebesar Rp98.732.319.

Namun, BPK mencatat dari pengeluaran Bansos sebesar Rp908.732.319 tersebut tidak terencana, pasalnya belanja pengobatan untuk masyarakat miskin sebesar Rp Rp350.732.319 disalurkan kepada warga yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnya pengalokasian dana bantuan social kepada orang miskin tersebut sangat berpotensi terjadi kerugian pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Adi Prihantara, yang coba di konfirmasi melalui surat konfirmasi tertulis Nomor. 301/RM-KB/X/2018 yang diterima oleh Sekretaris Sekda Bintan, bernama Intan pada 17 Oktober 2018, terkait dugaan penyelewengan anggaran belanja makanan dan minuman di Pemkab Bintan sebesar Rp1,7 miliar lebih berdasarkan data yang dimiliki media ini dari hasil LHP BPK RI No.10.C/LHP/XVIII.TJP/5/2018 tanggal 22 Mei 2018.

Hingga berita ini dimuat kembali belum ada jawaban dari Pemkab Bintan, melalui staf humas Pemkab Bintan Salihi, ketika dikonfirmasi lewat ponselnya mengatakan, pihaknya sudah menyampikan surat tersebut kepada Sekda Bintan. Namun Sekda belum memberikan arahan kepada humas,”Surat itu sudah kami sampakan kepada pak Sekda, tapi belum ada arahan ke kami, saya bersama Kabag Humas masih menunggu, nanti saya kabarin apa hasilnya,”kata Salihi sembari mematikan ponselnya.

Editor : Mawardi

Check Also

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan …

Koran Rakyat Media Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Kegiatan UKW ini untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *