Home / KEPRI / BINTAN / Pengeluaran Anggaran Gunakan Invoice dan Nota Palsu : BPK RI Temukan Rp1,7 Miliar Penyelewengan APBD Bintan
meizu

Pengeluaran Anggaran Gunakan Invoice dan Nota Palsu : BPK RI Temukan Rp1,7 Miliar Penyelewengan APBD Bintan

BINTAN, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Instansi penegak hukum yakni Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri dan Ditreskrimsus Polda Kepri diminta turun tangan dan mengarahkan perhatian mengusut kasus dugaan penyelewengan anggaran APBD Tahun 2017 di Pemerintahan Kabupaten Bintan.

Berdasarkan data yang diperoleh Koran Rakyat Media, dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun 2017. BPK menemukan dugaan penyelewengan dan penyimpangan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada Sekretaris Daerah Pemkab Bintan sebesar Rp1.690.314.776.00

Temuan dugaan penyimpangan tersebut, terjadi atas realisasi belanja makanan dan minuman Setda Bintan, dimana bukti pertanggungjawaban dari realisasi anggaran makanan dan minuman tamu di Bagian Umum sebesar Rp1.000.382.776 tidak sesuai dengan pengeluaran.

Temuan ini tercatat dalam LHP BPK, dimana lima perusahaan penyedia makanan dan minuman tamu di Sekda Bintan yakni RMTR, PMSb, RMI, RMPR, dan RSB9 tidak mengakui kuitansi dan nota yang digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban belanja minum pada Sekda Bintan merupakan dokumen yang diterbitkan atau diketahui oleh perusahaan penyedia.

Namun tanda tangan penyedia pada kuitansi maupun nota bukan nama dan tanda tangan pemilik, keluarga pemilik, maupun karyawan penyedia. Berdasarkan penjelasan tertulis bendahara pengeluaran dibantu staf bagian umum mengaku untuk memenuhi kelengkapan bukti pertanggungjawaban keuangan atas penggunaan dana tersebut mereka membuat kuitansi dan nota palsu. Bendahara pengeluaran dan staf Bagian Umum membuat bukti pertanggungjawaban palsu tersebut atas perintah Plt Kepala Bagian Umum

Tak hanya itu,  dalam realisasi belanja makanan dan minuman Bupati dan Wakil Bupati Bintan BPK RI  juga mencatat terjadi kecurangan dan penyimpangan. Dari realisasi belanja makanan dan minuman harian dan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sebesar  Rp1.073.822.300. Sebesar Rp559.758.000 anggaran makan dan minuman harian Bupati dan Wakil Bupati pada CV KJ dan sebesar Rp353.466.300 pada CV GU tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Dimana faktur (invoice) belanja pada dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan SV KJ berbeda dengan faktur atau invoice yang diterima BPK. Pihak CV KJ mengaku sampai 7 Mei 2018, Sekretaris Daerah Bintan masih memiliki tunggakan pada tahun 2017 kepada CV KJ sebesar Rp135.780.902 yang belum dibayar.

Pada kasus ini LHP BPK mmencatat, Plt Kepala Bagian Umum Pemkab Bintan mengakui dana atas pencairan SP2D-GU belanja makanan dan minuman tamu serta makanan dan minuman kegiatan Bupati dan Wakil Bupati sebagian diambilnya. Dimana, dana yang diambil Plt Kepala Bagian Umum itu diakuinya untuk digunakan membiayai pengeluaran yang bersifat nonanggaran.

Namun bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran dana itu Plt Kepala Bagian Umum mengaku membuat bukti pertanggungjawaban palsu untuk mengakomodasi adanya pembelian tunai ke swalayan lain. Meski pertanggungjawaban dari belanja ke swalayan lain tersebut tak dapat dibuktikan.

Perbuatan tersebut jelas melanggar Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan daerah, dimana setiap pengeluaran anggaran pemerintah harus didukung bukti yang lengkap dan sah. Sedangkan pada pasal 184 ayat (2) menyatakan pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggungjawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul.

Terkait penyimpangan tersebut BPK RI menemukan indikasi kerugian Negara atas realisasi Belanja Minum dan Makanan kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan makanan minuman harian bupati dan wakil bupati Bintan tersebut sebesar Rp1.690.314.776. Pasalnya pengeluaran anggaran itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Apalagi mmenggunakan dokumen palsu jelas sudah merupakan perbuatan pidana.

Dugaan penyimpangan anggaran APBD di Pemkab Bintan, tak hanya terjadi pada pos anggaran di bagian Umum saja. Alokasi dana Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesmas) dalam belanja bantuan Sosial di Pemkab Bintan juga menjadi sorotan BPK. Dimana hasil LHP BPK dari laporan realisasi anggaran (LRA) pada tahun 2017 tercatat realisasi belanja bansos sebesar Rp3.930.732.319. atau 57 % dari anggaran sebesar Rp6.895.030.000. Dari jumlah itu untuk bantuan sosial kepada individu sebesar Rp938.732.319 dan bansos kepada masyarakat sebesar Rp2.992.000.000 serta Bansos kepada individu sebesar Rp98.732.319.

Namun, BPK mencatat dari pengeluaran Bansos sebesar Rp908.732.319 tersebut tidak terencana, pasalnya belanja pengobatan untuk masyarakat miskin sebesar Rp Rp350.732.319 disalurkan kepada warga yang belum terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Akibatnya pengalokasian dana bantuan social kepada orang miskin tersebut sangat berpotensi terjadi kerugian pemerintah.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan Adi Prihantara, yang coba di konfirmasi melalui surat konfirmasi tertulis Nomor. 301/RM-KB/X/2018 yang diterima oleh Sekretaris Sekda Bintan, Intan pada 17 Oktober 2018, terkait dugaan penyelewengan anggaran belanja makanan dan minuman di Pemkab Bintan sebesar Rp1,6 miliar lebih berdasarkan data yang dimiliki media ini dari hasil LHP BPK RI No.10.C/LHP/XVIII.TJP/5/2018 tanggal 22 Mei 2018. Hingga berita ini dimuat belum ada jawaban dari Pemkab Bintan.

Sementara staf humas Pemkab Bintan Salihi, ketika dikonfirmasi melalui ponselnya mengatakan, pihaknya sudah mmenyampikan surat tersebut kepada Sekda Bintan,”Surat itu saat ini sedang kami bahas bersama pak Sekda, nanti saya kabarin apa hasilnya, kalu bisa jangan dimuat dulu beritanya, karena sedang kami bahas,”kata Salihi sembari mematikan ponselnya.***

Editor : Mawardi

 

Check Also

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan …

Koran Rakyat Media Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Kegiatan UKW ini untuk …