Home / KEPRI / BATAM / 4 Kantor Properti Disegel Dirjen PKTN, Tak Kantongi SIUP P.4
meizu

4 Kantor Properti Disegel Dirjen PKTN, Tak Kantongi SIUP P.4

BATAM, RAKYATMEDIA.CO.ID-Empat kantor pengembang property disegel oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan karena tidak mengantongi izin atau SIUP P.4. Penyegelan empat kantor property tersebut, dari pemeriksaan 17 kantor properti di Kota Batam. Setelah disegel, keempat kantor property itu dilarang beroperasi.

Dirjen PKTN Veri Anggrijono mengatakan, pihaknya terus melakukan pengawasan karena banyaknya pengaduan yang diterima selama enam bulan terakhir terkait sektor jasa terutama di bidang properti.”Saat ini kita melakukan pengawasan di sektor jasa broker sektor properti dan di  Batam kita sudah mendalaminya sejak tiga hari lalu,” kata Veri kepada wartawan di Batam, Kamis (8/11/2018) pekan lalu.

Lebih lanjut Veri menjelaskan, di Batam pihaknya sudah memeriksa kurang lebih ada 17 kantor properti dan empat diantaranya langsung disegel dan dilarang beroperasi sebelum mengantongi izin sesuai dengan peraturan Kemendag Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perantara Perdagangan Properti.”Jadi setiap kantor properti harus memiliki SIUP P4 yang dikeluarkan Kemendag dan diharuskan memiliki sertifikasi,” paparnya.

Sehingga, kata dia, konsumen dapat terlindungi, dari empat kantor  properti yang disegel semuanya tidak bisa menunjukan SIUP P4. Menurutnya dari hasil inspeksi mendadak (Sidak) yang dilakukan pihaknya, semua pengusaha properti yang disegel hanya memiliki SIUP penanaman modal asing.”Dalam ketentuan kami, SIUP penanaman modal asing itu tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan broker properti,” katanya.

Dari salah satu kantor properti, pihaknya menemukan surat izin yang dimiliki adalah ekspor impor, namun aktivitas yang dilakukan justru transaksi broker properti.”Dari empat broker properti itu hanya satu yang memiliki SIUP PMA yang lainnya PMDN,” ujarnya.

Menurut Veri, merujuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan setiap kegiatan usaha dibidang usaha perdagangan harus memiliki izin.”Kalau tidak memiliki izin sudah jelas melanggar undang-undang itu dan sanksinya itu pidana empat tahun dan denda Rp10 miliar,” ujarnya.

Staf administrasi salah satu kantor properti yang diinspeksi, Sanny mengatakan, sosialisasi terkait peraturan masih dirasa kurang maksima. Dia menyatakan, pihaknya saat ini sedang mengurus seluruh perizinan yang disampaikan tim Ditjen PKTN.”Sosialisasi ke kita kurang mengenai itu, jadi kita kurang tahu apa yang diperlukan untuk operasi broker properti ini,” katanya.(rm/iqbal)

Check Also

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan …

Koran Rakyat Media Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Kegiatan UKW ini untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *