Home / KEPRI / BATAM / Proyek SMK.7 Botania bATAM Jadi Sorotan Masyarakat
meizu

Proyek SMK.7 Botania bATAM Jadi Sorotan Masyarakat

BATAM CENTRE, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sejumlah proyek Dinas Pendidikan Provbinsi Kepri yang dibiayai pakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018 di Provinsi Kepri, menjadi sorotan masyarakat setempat. Alasanya, sejumlah proyek pekerjaan bangunan fisik senilai miliaran rupiah tanpa disertai pemasangan plang papan nama proyek.

Salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah proyek pembangunan di SMK Negeri 7 Botania. Selain jalan masuk ke sekolah tersebut yang sebelumnya kabarnya telah dianggarkan pembangunannya namun tidak dikerjakan. Pada tahun 2018 ini ada dua proyek pembangunan di sekolah itu yang menjadi sorotan masyarakat karena tidak memakai plang nama proyek.

Kedua paket proyek pembangunan yang tidak pakai plang nama tersebut yakni pembangunan gedung dan pembangunan gapura. Kedua proyek mistrius ini tidak diketahui berapa nilai anggarannya dan kontraktor pelaksananya. Dua proyek yang sedang dikerjakan tersebut diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Proyek itu juga tidak ada pengawasan dari instansi terkait.

“Sesuai aturan, seharunya saat proyek pembangunan mulai dikerjakan harus dipasang plang papan nama proyek. Agar masyarakat mengetahui jumlah anggaran, siapa kontraktor pelaksananya, belapa volume pekerjaannya dan ikut mengawasi,” kata masyarakat setempat kepada media ini.

Kewajiban memasang plang papan nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2010 dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012. Regulasi ini mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan nama proyek.

Papan nama tersebut di antaranya memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pengerjaan proyek.

Namun dengan tidak terpasangnya plang papan nama pada sejumlah proyek tersebut bukan hanya bertentang dengan perpres. Tetapi juga tidak sesusai dengan semangat transparansi yang dituangkan pemerintah dalam Undang-undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik.“Ini sangat bertolak belakang dengan instruksi Presiden Jokowi tentang transparansi dan keterbukaan dalam pelaksanaan pembangunan proyek yang di biayai oleh negara,”ujanya.

Hingga saat ini Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri, Muhammad Dali, belum berhasil dikonfirmasi terkait masalah tersebut. Demikian juga Kepala SMK 7 Botania hingga berita ini dimuat belum bias dikonfirmasi.

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Irjen Pol Andap Budhi Revianto Kapolda Kepri yang Baru

BATAM, RAKYAT MEDIA-Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K bakal segera menggantikan Irjen Pol Didid Widjanardi …

Proyek Semenisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Dikerjakan Asal Jadi

BATAM, RAKYATmediapers.co.id-Aroma adanya permainan kongkalikong terkait pelaksanaan proyek pada tahun 2018 di Dinas Perumahan Rakyat, …