Home / KEPRI / BATAM / Ratusan Orang Tua Calon Murit Mengeluh dan Kecewa, Sitem PPDB Disdik Kepri Amburadul
meizu

Ratusan Orang Tua Calon Murit Mengeluh dan Kecewa, Sitem PPDB Disdik Kepri Amburadul

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Kinerja Muhammad Dali selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang baru dilantik itu menjadi sorotan. Pasalnya, penerimaan Peserta Dididk Baru (PPDB), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Provinsi Kepri terkesan amburadul.

Dimana ajang mencari sekolah baru itu tidak sesuai ekspektasi. Tidak sedikit orang tua murit protes karena anak mereka tidak masuk sekolah negeri padahal nilai rata rata anak mereka sudah diatas rata rata cukup, proses penerimaan PPDB secra online yang menjadi satu-satunya untuk mendaftar di website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri sulit diakses.

Berdasarkan pengakuan sejumlah calon wali murid, sejak penerimaan website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tidak bisa diakses padahal pendaftaran murid baru sudah dibuka. Sejumlah orang tua murit di Batam, mengaku bingung karena tidak bisa mendaftarkan anaknya masuk sekolah negeri.

Pantauan Koran Rakyat Media di sejumlah sekolah, bahwa amburadulnya penerimaan PPDB di Provinsi Kepri pada tahun 2018/2019 secara online, tidak hanya masalah server PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepri yang dituding selalu bermasalah. Namun,  yang dikeluhkan para orang tua murit juga karena disinyalir adanya permainan indikasi pungutan liar (Pungli) dalam penerimaan PPDB tersebut.

Hal ini bisa diketahui saat pengumuman calon murit yang diterima, banyak calon murit nilainya diatas rata rata tidak masuk dalam daftar pengumuman. Sementara calon murit nilainya dibawah rata rata justru diterima. Hal ini yang menjadi tanda tanya dan dipertanyakan para orang tua calon murit, mereka menduga ada permainan kotor oknum Kepala Sekolan dan Komite di sekolah tersebut.

Seperti di SMK Negeri-7 Botania,  Batam Centre, di sekolah ini banyak orang tua murit yang datang melihat pengumuman merasa kecewa karena anak mereka tidak diterima. Padahal nilai anak mereka diatas rata rata. Namun tidak muncul namanya terdaftar dalam pengumuman.

Hal serupa juga terjadi di SMK Negeri 2 Legenda Malaka Batam Centre, disini sejumlah orang tua dan calon murid kesal karena sudah datang ke sekolah untuk melihat pengumuman hasil seleksi PPDB, Selasa (10/7/2018) lalu, namun pengumuman belum juga dikeluarkan. Para orang tua dan calon murid pun kecewa karena sudah lama menunggu.

Menurut Lioni, salah seorang calon murit yang mendaftar di SMK Negeri.2 Legenda Malaka tapi tidak masuk dalam pengumuman,  kuota kelulusan sebanyak 422 orang, namun yang diterima sebanyak 600 orang,”Banyak calon murit yang kecewa, padahal yang tidak diterima itu nilainya diatas rata rata, sebaliknya calon murit yang diterima di sekolah itu sebagian nilainya rendah,”ujarnya

Sistem PPDB di Kepri tahun ini dinilai sangat amburadul.”Saya sangat kesal, sudah daftarnya susah, lihat hasilnya pun susah. Kalau memang gak bisa, ngapain pakai sistem website segala,” katanya lagi.

Hal senada juga disampaikan calon murid, Dino. Dia mengaku sudah mencoba mengakses website untuk melihat pengumuman hasil seleksi sejak malam, tapi hasilnya nihil.”Saya sudah dari malam cek. Hasilnya invalid. Makanya saya langsung ke sini untuk cek langsung,”ujarnya.

Para orang tua siswa menilai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kepri tidak becus mengurus penerimaan siswa program berbasis jaringan itu. Sampai-sampai Gubernur Kepri Nurdin Basirun melakukan inspeksi mendadak ke Dinas pendidikan Kepri beberapa hari lalu. Tapi tidak ada perubahan sama sekali meski Gubernur sudah memberikan arahan.

Adapun nomor telepon Kepala Dinas Pendidikan Muhammad Dali, tidak pernah aktif. Hingga laporan ini ditulis, belum ada penjelasan tentang kesulitan atau tidak panitia PPDB mengelola proses pendaftaran secara online tersebut. Tak hanya di dua sekolah tersebut soal penerimaan PPDB tahun ini yang amburadul, Madrasyah Aliah Negeri (MAN) 1 Batam di Seibinti, Kecamatan Sagulung juga lebih parah lagi, calon siswa yang sudah lulus seleksi online dipungut biaya Rp6 juta.

Penerimaan peserta didik baru (PPDB) di MAN Batam di Seibinti, Kecamatan Sagulung telah ditutup. Sebanyak 288 siswa baru sesuai dengan daya tampung sekolah berakreditasi A tersebut telah terisi melalui pendaftaran online yang sudah dibuka sejak Februari lalu.

Namun banyak siswa yang tidak lolos maupun yang sudah lolos PPDB kecewa lantaran adanya informasi pungutan biaya masuk yang angkanya cukup besar yakni Rp6 juta per siswa. Beberapa calon siswa lain yang sebelumnya sudah mendaftar akhirnya memilih mundur karena merasa keberatan dengan besaran biaya masuk tersebut.”Kalau diterima harus bayar Rp6 juta. Itupun dikasih waktu hanya tiga hari. Orangtua saya tak punya uang makanya saya mundur,” ujar Fa, seorang calon siswa yang mundur.

Siswa lain yang sudah lolos dan diterima PPDB menuturkan hal yang sama. Untuk masuk ke sekolah tersebut diwajibkan membayar uang sebasar Rp6 juta. “Nggak tahu buat apa. Tapi disuruh bayar Rp6 juta,” ujar Ui yang dijumpai di lingkungan sekolah tersebut.

Pungutan uang masuk sekolah itu juga dibenarkan siswa MAN itu sendiri. Pungutan uang masuk itu sudah rutin dilakukan setiap PPDB dengan besaran yang berbeda-beda. “Saya waktu masuk kemarin Rp4 juta. Kakak-kakak sebelumnya tahun 2016 bayar Rp2 juta. Sekarang katanya naik lagi jadi Rp6 juta,” ujar Gh siswa MAN tersebut.

Sementara Pihak sekolah saat dikonfirmasi membantah adanya informasi pungutan uang pendaftaran PPDB tersebut. Kepala Sekolah MAN Batam Hairina melalui humasnya Rio Nur Iman mengaku tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran PPDB tersebut.

“Kalau pendaftaran PPDB sistem online semuanya gratis. Tidak ada pungutan apapun untuk pendaftaran itu. Mungkin saja pungutan itu untuk biaya seragam dan pembangunan saat akan masuk sekolah nanti kepada calon siswa yang sudah lolos PPDB. Itu sudah diserahkan ke pihak komite sekolah,” ujar Rio.

Ketua Komite MAN Rudi saat mengakui adanya pungutan tersebut namun dia membantah itu uang pendaftaran melainkan uang seragam dan pembangunan saat masuk sekolah nanti. Pungutan uang pembangunan dan seragam tidak dibatasi dalam waktu tiga hari seperti yang dikeluhkan orangtua calon siswa. “Itu untuk uang seragam dan pembangunan. Pembayarannya bisa dicicil kok bahkan bisa lebih dari setahun cicilnya.” ujar Rudi.

Rudi menjelaskan meskipun berstatus sekolah negeri, tenaga pengajar di MAN Batam didominasi oleh guru honorer yang harus digaji oleh komite. Begitu juga dengan fasilitas sekolah masih banyak yang kurang sehingga membutuhkan banyak anggaran untuk pembangunan sekolah diantaranya masjid sebagai ikon MAN Batam.

“Guru honor lebih lebih banyak disini ada 30 orang. Belum lagi pembangunan Masjid, uang seragam dan lainnya. Dari mana dananya kalau bukan dari komite. Bantuan pemerintah masih minim,” ujar Rudi.

Demikian juga penerimaan dalam PPDB  masuk SMKN 5 Sagulung, disini juga  website PPDB tidak bisa diakses. Server eror menjadi masalah besar karena pendaftaran SMA dan SMK hanya bisa lewat online.

Di SMKN 1 Batuaji yang punya server sendiri masalahnya tidak jauh berbeda meski panitia mencatat ada 1.250 user yang login ke website SMKN 1. Dari jumlah itu, 1.103 sudah mendaftar. Hanya saja pendaftaran tidak bisa diproses karena server PPDB Disdik Kepri eror. “Informasi dari Disdik Kepri sedang proses penambahan kapasitas bandwith,” ujar Ketua Panitia Pelaksanaan PPDB SMKN 1 Batuaji Hudawi.

Kacaunya penerimaan PPDB di Dinas Pendidikan Kepri, membuat Forum Komite sekolah SMK Kepri marah besar dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri. Ketua Forum Komite Sekolah SMK Ruslan Kasbulatov menuding Disdik tidak siap.“Saya minta Gubernur Kepri Nurdin Basirun copot semua jajaran Disdik Kepri karena sudah lalai,” kata Ruslan kepada wartawan belum lama ini di Tanjungpinang.

Ruslan yang juga menjabat sebagai anggota Komisi I DPRD Kepri itu menilai Disdik Kepri memaksakan PPDB secara online dan tidak memperhitungkan daya tampung server serta kapasitas internet. Ruslan malah melihat PPDB online dari sekolah lebih efektif dan tidak harus ditarik ke Disdik Kepri. Pasalnya, kapasitas server yang digunakan harus besar dan memakan biaya untuk menyelenggarakan pendaftaran PPDB online.

Terkait persoalan PPDB tersebut, Forum Komite sekolah SMK merapatkan masalah itu agar mencari jalan keluar. “Sudah banyak orang tua siswa menanyakan hal ini ke saya. Bisa ribut ini nanti kalau tidak dicarikan jalan keluar,” ungkap Ruslan.

Dia menegaskan jajaran Disdik Kepri harus bertanggungjawab karena sudah merugikan orang tua siswa yang ingin mendaftaran anaknya masuk ke sekolah SMA/SMK se-Kepri.“Di Dompak saja sinyal internet hilang-hilang, bagaimana mau menyelenggarakan sistem online seperti ini. Apalagi kapasitas server kecil,”ujarnya.***

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Irjen Pol Andap Budhi Revianto Kapolda Kepri yang Baru

BATAM, RAKYAT MEDIA-Irjen Pol Andap Budhi Revianto, S.I.K bakal segera menggantikan Irjen Pol Didid Widjanardi …

Proyek Semenisasi Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam Dikerjakan Asal Jadi

BATAM, RAKYATmediapers.co.id-Aroma adanya permainan kongkalikong terkait pelaksanaan proyek pada tahun 2018 di Dinas Perumahan Rakyat, …