Home / KEPRI / BATAM / Pelabuhan Sijantung Senilai Rp 17,3 Miliar Diterlantarkan, Belum Difungsikan, Tapi Disewakan Kepada Pihak Lain
meizu

Pelabuhan Sijantung Senilai Rp 17,3 Miliar Diterlantarkan, Belum Difungsikan, Tapi Disewakan Kepada Pihak Lain

BATAM, RMNEWS.CO.ID-Sejumlah proyek pembangunan yang bersumber dana APBD Pemerintah Provinsi Kepri yang mubazir atau mangkrak. Salah satu diantaranya adalah pembangunan pelabuhan di Sijantung jembatan V Barelang. Pelabuhan yang dibangun tahun 2014 menghabiskan dana APBD sebesar Rp 17,3 Miliar itu, belum difungsikan, tapi oleh pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kepri justru disewakan kepada pihak lain.

Padahal, keberadaan pelabuhan ini dirancang untuk memperpendek jalur pelayaran, Kota Batam dan Kabupaten Lingga sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat di Proivinsi Kepri, terutama pemasaran hasil produksi pertanian Kabupaten Lingga, ke Kota Batam. Ironinya pelabuhan yang dibangun dengan biaya yang cukup besar tersebut diterlantarkan begitu saja.

Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dan Pemerintah Kota Batam, yang mengucurkan anggaran untuk pembangunan pelabuhan itu terkesan saling lempar tanggungjawab siapa yang akan mengelola pelabuhan tersebut. Wali Kota Batam, HM Rudi, beberapa waktu lalu kepada wartawan mengakui, Pelabuhan Sijantung belum dikelola, walau pembangunan dilakukan Pemko dan Pemprov, namun Rudi menyebutkan jika leading sector-nya di Pemprov Kepri. Hingga saat ini belum ada kepastian kapan akan mulai dikelola pemko dan pemprov, melalui badan usaha kepelabuhanan (BUP) seperti direncanakan sebelumnya.

Pemko Batam memang berpeluang untuk mengelola pelabuhan yang letaknya di Galang itu. Dimana, Pemko akan mencari jalan dalam mengelola, jika Pemprov Kepri menyerahkan pengelolaannya ke Pemerintah Kota Batam. Tapi saat pembangunan berjalan tahun lalu, pelabuhan itu direncanakan akan dikelola oleh PT Pelabuhan Kepri dan badan usaha kepelabuhan (BUP) Batam.

Keterangan diperoleh koran Rakyat Media, sebenarnya dari mulai proses lelang hingga pengerjaan proyek pembangunan Pelabuhan Sijantung Jembatan V Barelang itu telah bermasalah. Dimana kontraktor PT Multi Karya Pratama sebagai pemenang tender yang mengerjakan proyek dengan nomor kontrak 16/HUB/SP/VI/2014 kabarnya sempat kabur meninggalkan pekerjaannya sebelum kondisi proyek itu selesai.

Sesuai kontrak seharusnya pekerjaan proyek pembangunan pelabuhan tersebut selesai 170 hari kalender yakni dimulai sejak 12 Juni 2014 sampai dengan 29 November 2014. Namun karena kontraktor PT Multi Karya Pratama kabur sebelum proyek itu selesai. Proyek ini mangkrak lebih satu tahun, baru diselesaikan pada pertengahan 2017 lalu, setelah dinas perhubungan Provinsi Kepri kembali menender ulang proyek itu dengan pelaksana pengerjaan kontraktor lain.

Ketika dikerjakan kontraktor yang kedua kalinya juga kondisi proyek tidak jauh berbeda dengan kontraktor pertama, dimana pengerjaannya juga tersendat sendat dan asal jadi diduga kuat sudah menyimpang dari rencana baik dari segi waktu maupun kualitasnya. Karena dalam pelaksanaan proyek itu terjadi keterlambatan baik penyediaan bahan matrial, jenis matrial dan tidak sesuai, dan pengerjaan banyak yang harus dilakukan ulang karena kualitas pengerjaan dinilai jelek

Bisa dikatakan secara teknis kualitas pembangunan pelabuhan terasebut dikerjakan asal jadi atau tidak sesuai spesifikasi teknis, sebagai contoh disana sini kondisi bangunan masih banyak yang belum selesai dikerjakan, demikian juga kondisi bangunan tidak bagus karena menggunakan bahan matrial berkualitas rendah. Jika dilihat dari prodres penyelesaian bangunan saat ini tidak sesuai dengan anggaran yang dikucurkan sebesar  Rp 17.3 miliar

Informasi yang diterima koran Rakyat Media mengungkapkan, dana yang dikucurkan untuk pembangunan pelabuhan tersebut bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepri dan APBD Kota Batam. Dari total anggaran proyek tersebut sebesar  Rp 17,3 miliar, Pemerintah Kota Batam menanggung Rp 7 miliar sedangkan sisanya Rp 10,3 miliar dari Pemerintah Pemprov Kepri dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Kepri.

Pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dinilai tidak mempunyai perencanaan yang matang dalam melaksanakan proyek tersebut sehingga pengerjaan proyek itu tidak berjalan lancar. Hal ini terlihat, setelah pelabuhan itu selesai dibangun belum bisa difungsikan sesuai perencanaan, hingga kini pelbahuhan tersebut diterlantarkan bahkan sebagian atap bangunan dan plafon dalam sudah mulai rusak.

Zainal yang mengaku sebagai penjaga di pelabuhan tersebut ketika ditemui media Selasa (19/6/2018) mengatakan, penyebab belum difungsikan fasilitas pelabuhan tersebut karena listrik dan air belum ada,”Kalau saya dengar dari Dinas Perhubungan Provinsi Kepri penyebab belum difungsikan karena listrik dan air belum ada, saya juga bingung sampai sekarang tidak difungsikan, sampai atapnya sudah bocor dan plafonnya sudah lepas,’kata Zainal sambil menunjuk kearah bangunan pelabuhan itu.

Lebih lanjut Zainal menjelaskan, bukan itu saja kondisi bangunan yang sudah terlihat mulai rusak, pintu dan pinggiran atau batu miring pelabuhan juga sudah mulai runtuh. Sementara pihak Dinas Perhubungan Provinsi Kepri juga jarang meninjau ke pelabuhan ini,”Saya disini digaji oleh pak Martono dari Dinas Perhubungan Kepri untuk menjaga dan membersihkan agar jangan terlihat kotor,”ujarnya.

Zainal juga mengatakan, bahwa sebagian ruangan pelabuhan tersebut telah disewakan kepada PT. Snepac Shipping salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa Keagenan kapal, Bunker Fuel, Bunker Fresh Water dan Food Supply. Oleh perusahaan tersebut pelabuhan yang belum difungsikan itu dijadikan tempat bongkar muat barang barang mesin kapal yang akan dibawa ke tengah laut.

“Saya tidak tahu pasti, informasinya sebagian gedung pelabuhan dan ponton tempat turun naik penumpang itu sudah disewakan kepada perusahaan PT.Smepac, mereka itu melakukan bongkar muat barang, pinggir pelabuhan itu sudah turun karena dijadikan tempat mobil kren menurunkan barang. Aktivitas bongkar muat barang itu sudah lama, kapal kapal mereka bersandar di pelabuhan itu,”ungkap Zainal.

Muhammad Adam, salah seorang Staf PT Snepac Shipping ketika dikonfirmasi media ini Selasa (19/6/2018) di pelabuhan Sijantung, mengakui pihaknya ada menyewa sebagian rungan gedung pelabuhan tersebut kepada Dinas Perhubungan provinsi Kepri. Menurut Adam, gedung pelabuhan tersebut sudah mereka sewa sejak januari 2017. Namun  Adam tak bersedia menjelaskan berapa ruangan gedung tersebut mereka sewa.

“kami sudah mendapat izin Dinas Perhubungan kepri untuk melakukan bongkar muat  spare part mesin kapal di pelabuhan ini, kalau urusan dokumen barang barang ini lengkap, soal kami bongkar muat disini setiap bulan kami setor ke Dinas Perhubungan,”kata Adam. Hanya Adam tidak menjelaskan sama siapa dana tersebut disetorkan setiap bulan.

Lebih lanjut Adam menjelaskan, pihaknya menyewa pelabuhan tersebut kurang lebih sudah satu tahun setengah, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa perkapalan pihaknya menampung kapal kapal luar untuk diperbaiki ditengah laut, kalau mereka berlabih seperti di Batuampar atau di Singapura kan biayanya mahal,” Kalau sama kita seperti kapal tengker yang bobotnya 40 ribu ton misalnya dikali 370 dikalikan persepuluh hari,”ujar Adam.

Pantauan media ini di pelabuhan tersebut terlihat pengerjaan proyek pembangunan diduga menggunakan matrial sembarangan baik besi maupun pasir beton tidak berstandar SNI. Buktinya dua buah ponton untuk naik turunnya penumpang besinya sudah berkarat karat, dan bahkan tangganya sudah patah. Sementara campuran pelaster untuk tembok mapun pengecoran tiang dan lantai juga diduga lebih banyak pasir dari semen. Bisa jadi menggunakan semen berkualitas rendah sehingga disana sini terlihat dinding retak retak

Demikian juga besi tulang bangunan yang dipakai terlihat tidak sesuai ukuran dan besi banci. Maka kalau dilihat dari realisasi pengerjaan proyek  pembangunan pelabuhan tersebut sarat korupsi.  Proyek pembangunan pelabuhan ini dilaksanakan ketika Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri dijabat oleh Muramis, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Sumber media ini di internal Dishub Kepri mengungkapkan, bahwa dari mulai proses lelang pelaksanaan proyek pembangunan pelabuhan Sijantung Pulau Galang itu banyak penyimpangan terutama lelang proyek tidak lagi mengikuti Perpres No.70 Tahun 2002 tentang pelaksanaan lelang barang/jasa pemerintah. Kemudian lelang proyek itu hasil kongkalikong, pemenang sudah diatur sebelumnya, kontraktor, panitia lelang dan Kepala Dinas sudah bersekongkol. Meski lelang paket proyek sudah menggunakan sistem elektronik, tapi masih terjadi praktik KKN.

Untuk mendapatkan proyek di Dishub Kepri sangat mudah, mekanisme dan aturan lelang tak begitu ketat, kontraktor yang tidak memiliki keahlian di bidang pengerjaan konstruksi/proyek bangunan maupun pembangunan pelabuhan bisa memperoleh paket .Yang penting pulus, kontraktor bersedia mengikuti aturan dan ketentuan tidak tertulis yang diwajibkan, yakni memberikan fee proyek yang ditetapkan 15 hingga 20 persen dari nilai proyek. Sedangkan penyetoran uang fee tergantung bonafid atau tidak kontraktor yang mengajukan penawaran.

“Uang fee itu dilihat dari kesanggupan kontraktor, kalau pemborong bonafid biasanya uang fee diselesaikan dimuka dan kontraktor bisa minta proyek yang di inginkan. Tapi kalau pemborong modal pas pasan, biasanya uang fee disetor setelah termin dicairkan,”ungkap sumber koran ini yang minta tidak ditulis namanya dalam pemberitaan ini.

Selain proses pelaksanaan lelang di Dinas Perhubungan Kepri berbau Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), realisasi pelaksanaan pekerjaan proyek dilapangan juga banyak bermasalah. Bahkan, selain proyek pembangunan pelabuhan Sijantung yang bermasalah. Yang lebih parahnya lagi, setiap tahun pelaksanaan proyek di instansi ini bermasalah, setiap kontraktor yang mengerjakan proyek terjadi masalah. Bahkan ujung ujungnya pemutusan kontrak.

Pada tahun 2012, juga ada enam paket proyek pembuatan ponton bermasalah, karena kontraktor yang mengerjakan proyek itu tak dapat melaksanakan pekerjaannya tepat waktu. Enam paket tersebut berada di Kabupaten Lingga, Natuna, Karimun dan Tanjungpinang. Namun oleh Dinas Perhubungan Kepri, meski proyek itu bermasalah tapi tetap dibayar.  Selain itu, kontraktor hanya dikenai sanksi denda mengambil jaminan pelaksana proyek dan tidak di black list. Kontraktor tersebut bisa lagi mengajukan penawaran dalam lelang, ungkap sumbber.***

Editor : Mawardi

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

ATB Nunggak Pajak Air Rp39,9 Miliar, DPRD Kepri Desak Pemrov Tagih Utang PT. ATB

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Polemik masalah tunggakan pajak PT Adya Tirta Batam (ATB) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau …

Proyek Pengaspalan Jalan Parit Tegak Senilai Rp 1,8 Miliar Asal jadi

KUNDUR, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Minimnya pengawasan Konsultan pengawas dan TP4D,membuat para kontraktor leluasa mengerjakan proyek asal jadi. Hal …