Home / KEPRI / ANAMBAS / Miliaran Alokasi Dana Desa dan BansosTak Dapat Dipertanggungjawabkan: BPK Soroti APBD Pemkab Anambas
meizu

Miliaran Alokasi Dana Desa dan BansosTak Dapat Dipertanggungjawabkan: BPK Soroti APBD Pemkab Anambas

ANAMBAS, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah masih menjadi “lahan empuk korupsi” pejabat di daerah. Contohnya, meski sudah cukup banyak Bupati dan Walikota maupun para pejabat di daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gara gara korupsi uang APBD terkait pengadaan barang dan jasa Pemerintah terutama kegiatan proyek fisik. Namun tidak membuat ciut nyali para pejabat di daerah

Kabupaten Kepulauan Anambas salah satu daerah yang diduga rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Daerah terletak diujung Provinsi Kepri ini. Pejabat Bupati, Sekda dan sejumlah Kepala Dinas pernah pernah tertangkap karena melakukan korupsi. Meski sudah ada contoh. Tetapi dugaan korupsi di daerah tersebut tampaknya semakin merajalela. Hal ini terlihat dari Laporan Hasil Pemeriksa BPK  atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas Tahun 2017.

Temuan BPK terungkap dugaan korupsi dana APBD Tahun 2017 dari berbagai kegiatan proyek fisik yang nilainya mencapai puluhan miliar. Dugaan korupsi dana APBD yang menguap tersebut terjadi di Sekretaris Daerah (Sekda) dan sejumlah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di Kabupaten Anambas. Hasil pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan Pemkab Anambas, BPK RI menyoroti penyimpangan dan ketidak patuhan instansi yang dipimpin Abdul Haris terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari dana APBD.

Berdasarkan data yang diperoleh Koran Rakyat Media dari laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor : 13.C/LHP/XVIII.TJP/05/2018 Tanggal 24 Mei 2018, BPK menemukan 10 item penggunaan anggaran di Pemkab Anambas terjadi kecurangan serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang. Tak tanggung tanggung total secara keseluruhan nilai dugaan korupsi dalam penggunaan anggaran APBD Tahun 2017 tersebut mencapai puluhan miliar.

Salah satu dugaan korupsi yang menjadi sorotan BPK RI adalah penyimpangan dan kecurangan Pengelolaan rekening Penampung Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan pengelolaan belanja hibah Bantuan Sosial (Bansos). Pada tahun 2017 Pemkab Anambas mengucurkan dana bansos sebesar Rp731.883.000. Dari jumlah tersebut, Rp230 juta diantaranya merupakan dana hibah kepada ikatan Mahasiswa/Pelajar kabupaten Anambas. Tapi realisasi dana hibah yang disalurkan kepada ikatan pelajar Mahasiswa/wi tersebut, selain tidak tepat sasaran, penerima dana juga bukan penduduk kabupaten Anambas.

Tak hanya itu, BPK juga menyoroti kucuran dana hibah yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku karena tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp638.636.000. Dari jumlah anggaran tersebut disalurkan kepada Panitia Pelaksana STQ Tingkat provinsi Rp293.800.000, kepada Panitia STQ Tingkat kabupaten Anambas sebesar Rp216.370.000, dan kepada Lembaga Adat Melayu (LAM) sebesar Rp128.464.000. Bukti penyaluran dana kepada tiga lembaga ini juga tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, penyimpangan dana APBD yang lebih parah lagi, terjadi di kabupaten Anambas adalah penggunaan dana desa sebesar Rp1.683.734.092 . Dalam catatan BPK, ada empat desa yang mendapat kucuran alokasi dana desa (ADD) tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan anggaran yang digunakan. Dari jumlah Rp49,5 miliar anggaran ADD yang dikucurkan Pemkab Anambas, empat desa yang menerima dana ADD tersebut tak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan dananya. Keempat desa itu adalah Desa tarempa Selatan, Teluk Siantan, Munjan dan Air Putih.

Secara rinci, dalam laporan BPK tersebut diuraikan, BPK mengungkap ada 10 kasus kecurangan dan ketidak patuhan Pemerintah Kabupaten Anambas terhadap Peraturan dan Undang Undang. Selain dugaan korupsi dana bansos. BPK RI juga menemukan penyimpangan dan kecurangan pekerjaan pembangunan Kantor Bupati tahap III tahun 2017. Dimana pembangunan kantor Bupati yang menelan anggaran APBD cukup besar itu, BPK menemukan penyimpangan pelaksanaan pekerjaan proyek itu tidak sesuai dengan kontrak.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Anambas menyajikan anggaran belanja modal sebesar Rp175.436.455.226 dengan realisasi sebesar Rp153.042.106.656 atau 87,24 %. Dari realisasi anggaran tersebut, sebesar Rp21.356.831.524 digunakan untuk melakukan pekerjaan Pembangunan kantor Bupati Tahap III. Sebagai pelaksana pekerjaan PT Delbiper Cahaya Cemerlang dan konsultan pengawas PT. Bentan Sondong dengan nomor Kontrak. 01.LU/SP-GBLS.HS/GDG.KNTR-APBD/DPU.PR.PR.KP-CK/8/2017 tanggal 14 Agustus 2017.

Namun dalam pelaksanaan pekerjaan Kantor Bupati tersebut, meski batas waktu penyelesaian telah disepakati dalam Addendum kontrak. Tapi PT.Delbiper Cahaya Cemerlang sebagai kontraktor pelaksana pekerjaan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Bahkan masih banyak item item pekerjaan yang belum diselesaikan tepat waktu. Kontraktor PT DCC tidak mematuhi perjanjian waktu penyelesaian pekerjaan yang telah disepakati. Akibatnya hingga saat ini kantor Bupati tersebut belum bisa dimanfaatkan. Dan hal ini karena disinyalir kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Dalam LHP BPK, Item pekerjaan yang belum diselesaikan kontraktor PT DCC adalah, pekerjaan galian batu mekanis dengan sisa volume yang belum dikerjakan sebesar 1.107,50 m3 dari volume yang ditentukan dalam kontrak sebesar 11.074,49 dengan nilai sebesar Rp1.456.770.959. Kemudian pekerjaan galian tanah mekanis, volume yang belum dikerjakan sebesar 276,21 m3 dari volume yang ditentukan dalam daftar kuantitas harga addendum kontrak sebesar 8.853,01 m3 dengan nilai sebesar Rp799.205.477.

Selain itu, pekerjaan elektrikal penyambungan PLN 345 KVA juga masih bermasalah alias tidak dikerjakan. Dalam addendum kontrak pekerjaan, BPK RI menyoroti tambahan pekerjaan kurang diketahui pada daftar kuantitas harga, biaya penyambungan PLN 345 KVA sebesar Rp258.066.000. Sementara dalam dokumen laporan fisik dinyatakan pekerjaan sudah selesai dan pembayaran termin telah dilakukan 90 persen kepada kontraktor pelaksana.

Akibat banyaknya kecurangan serta kekurangan item item pekerjaan pembangunan kantor Bupati Anambas Tahap III serta hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan volume yang ditentukan dalam addendum kontrak dan pekerjaan yang tidak selesai, BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp1.232.749.587. Sementara pekerjaan yang terpasang tapi tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp168.243.206. Kebobrokan kinerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan rakiyat (PUPR) Kabupaten Anambas tidak hanya sebatas pembangunan kantor Bupati Kepulauan Anambas.

Sejumlah proyak fisik lainnya juga dikerjakan asal jadi, seperti kegiatan dua paket pekerjaan pengadaan dan pemasangan pagar pengaman jalan (guardrail) dan satu paket pengadaan dan pemasangan patok tikungan pada Dinas Perhubungan. Dalam pengerjaan tiga paket pproyek tersebut BPK RI mencatat terdapat kelebihan pembayaran kepada kontraktor sebesar Rp350.406.124.65.

Pengerjaan peningkatan jalan semen panjang di Kecamatan Siantan juga menjadi sorotan BPK, dimana proyek semen panjang yang dilaksanakan Dinas PUPR Anambas itu pekerjaannya tidak sesuai kondisi dilapangan alias dikerjakan asal jadi. Sementara proyek tersebut sudah dilakukan pembayaran  100 persen dari nilai kontrak sebesar Rp22.439.112.000.00. Padahal proyek fisik yang sudah dinyatakan selesai tersebut ternyata masih terdapat kekurangan volume pekerjaan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp284.789.649,48

Dalam LHP, BPK juga menyoroti volume pekerjaan Laston Lapis antara AC-BC sebanyak 3.187,56 ton dengan nilai kontrak sebesar Rp7.136..297.207. Pekerjaan itu memiliki tebal aspal 5 cm, dengan kepadatan 98 % dan kadar aspal sebesar 5,20 persen. Namun kadar aspal yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi yakni sebesar 5,13 persen dan kepadatan Laston Lapis antara AC-BC hanya 97,13 persen. Akibatnya pemerintah dirugikan sebesar Rp297.037.000 karena pekerjaan yang dibayar lebih besar dari pekerjaan pekerjaan yang terpasang.

Sementara Bupati kabupaten Anambas Abdul Haris, hingga berita ini dimuat belum berhasil di konfirmasi. Pasalnya ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat ke ponselnya terkait temuan BPK tersebut Bupati Anambas tidak membalas SMS. Sekretaris Daerah (Sekda) Anambas Syahtiar, ketika dikonfirmasi melalui telpon belum bisa memberikan keterangan terkait temuan BPK tersebut,”Saya belum bisa menjawab pertanyaan anda, sebab saya belum terima, dan mengetahui hasil LHP BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Anambas, kalau soal pembangunan kantor Bupati anda bisa ditanyakan langsung ke Dinas PUPR, kalau saya yang memberikan keterangan takut salah,’kata Syahtiar memberi alasan.

Editor : Mawardi

 

Check Also

BP Batam Gelar Event Festival Budaya 2018 Berskala Internasional

BATAM, RAKYAT MEDIA-Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Batam ke 189, Badan Pengusahaan …

Koran Rakyat Media Kembali Gelar Uji Kompetensi Wartawan di Batam

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Koran Umum Rakyat Media kembali menggelar uji kompetensi wartawan (UKW). Kegiatan UKW ini untuk …