Home / KEPRI / ANAMBAS / Buntut Pembakaran Alat Berat Milik PT Kartika Jemaja Jaya Bupati Anambas Abdul Haris Jadi Tersangka
meizu

Buntut Pembakaran Alat Berat Milik PT Kartika Jemaja Jaya Bupati Anambas Abdul Haris Jadi Tersangka

ANAMBAS, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Akhirnya Bupati Kepulauan Anambas (KKA) Abdul Haris, ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Mabes Polri, Abdul Haris yang baru dua tahun menjabat sebagai Bupati Anambas dijadikan tersangka buntut dari kasus pembakaran puluhan kenderaan dan alat berat milik perusahaan PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) oleh masyarakat setempat tahun lalu.

Sang bupati dinilai menyalahgunakan wewenang, melakukan fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan. Status tersangka Abdul Harus disebutkan dalam surat bernomor B/26/IV/RES.1.24/2018/Bareskrim yang ditujukan kepada Gubernur Kepri Nurdin Basirun.

Surat penyidik tersebut ditandatangi oleh Direktur Tindak Pidana Umum brigjen Pol Herry Rudolf Nahak itu bertujuan memberitahu bahwa Bupati Anambas dipanggil untuk diperiksa penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 421 KUHP, pasal 311 KUHP dan pasal 335 KUHP.

Surat perintah penyidikan Mabes Polri tersebut Bernomor SP.Sidik/624/IV/2017/Dittipidum, tertanggal 28 April 2017, tindak lanjut atas laporan Mohammad Abdul Rahman sebagai kuasa hukum dari  PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ), dengan nomor laporan LP/359/IV/2017/Bareskrim, tanggal 6 April 2017, terkait kasus pembakaran puluhan alat berat milik PT KJJ oleh masyarakat.

Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Abdul Haris pernah diperiksa sebagai saksi dengan Surat pemanggilan saksi saat itu bernomor S.Pgl/351/VII/2017/Dittipidum, atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang, fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan karena telah menghentikan kegiatan pembibitan yang dilakukan PT Kartika Jemaja Jaya.

Keterangan diperoleh menyebutkan, awal kejadian pembakaran kenderaan dan puluhan alat berat milik PT KJJ, dipicu penolakan masyarakat setempat atas keberadaan perusahaan perkebunan karet PT KJJ di daerah tersebut. Masyarakat beralasan mmenolak kehadiran perusahaan PT KJJ disebabkan sejak PT KJJ membuka perkebunan karet di Pulau Jemaja Anambas, selain masyarakat kekurangan sumber air bersih, perusahaan PT KJJ sering membuang limbah ke laut.

Selain itu, program perkebunan karet yang selama ini didengungkan oleh perusahaan dinilai tidak sesuai dengan kondisi yang ada disana. Sehingga masyarakat menolak kehadiran perusahaan itu, dan meminta agar pihak perusahaan memulangkan alat berat yang ada. Saat itu, Masyarakat memberikan deadline waktu bagi perusahaan untuk memulangkan puluhan alat berat yang baru datang dari Tanjungpinang itu. Bahkan ketika itu masyarakat mengancam akan membakar alat berat dan kenderaan perusahaan jika tidak mengindahkan permintaan masyarakat
Karena tidak ada respon oleh pihak perusahaan sekitar 600 warga Jemaja yang menolak kehadiran perusahaan bergerak menuju lokasi dan membakar alat berat yang terparkir di areal lokasi perkebunan. Padahal sebelum aksi pembakaran beberapa personel Polres Anambas berusaha untuk menenangkan warga. Namun tidak diindahkan dan masyarakat nekat membakar alat berat tersebut.

Pembakaran puluhan alat berat milik PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) menuai reaksi perusahaan tersebut. Menurut Mohamad Abdul Rahman, kuasa hukum dari PT Kartika Jemaja Jaya (KJJ) mengatakan saat itu, perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar terkait pembakaran 35 alat berat dan kendaraan.

Abdul Rahman menuduh, aksi pembakaran itu dibekingi oknum aparat.

Sebab, sebelum terjadi pembakaran ada sekelompok orang bersama aparat berpakaian dinas meminta pihak perusahaan menghentikan kegiatan. Abdul Rahman saat itu meminta bantuan Kapolri dan Kapolda Kepri agar menempatkan personel kepolisian di sana.

Dalam kasus tersebut, perusahaan PT KJJ tidak hanya melaporkan Bupati Anambas Abdul Haris, tapi sejumlah pejabat lainnya diantaranya adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Sahtiar, Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan Daerah. Kemudian Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan Cathrina Dwi Retno Erni Winasih dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Transmigrasi dan Tenaga Kerja Yunizar dan Ketua DPRD Anambas Imran.

Pihak PT KJJ, menganggap para pejabat tersebut dianggap ikut terlibat menghambat beroperasinya perkebunan karet milik perusahaan tersebut. Padahal, keberadaan perusahaan PT KJJ di daerah itu sudah memiliki perizinan lengkap. Namun, ketika Abdul Haris menjadi bupati Anambas, melayangkan surat kepada PT KJJ untuk menghentikan segala aktivitas perusahaan di areal seluas 3.605 hektare. lahan di Pulau Jemaja.

Pemanggilan Bupati Anambas, Abdul Haris sebagai tersangka oleh Mabes Polri belakangan berdar luas di kalangan masyarakat Kepri tentang persoalan yang kini dihadapi oleh orang nomor satu di Anambas itu. Bahkan Abdul Haris dikabarkan sudah mempersiapkan penasehat hukum Otto Hasibuan untuk mendampinginya.

Pemanggilan Bupati Anambas oleh Mabes Polri dibenarkan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Kepulauan Anambas, Amat Yani. Ia prihatin ‎dengan persoalan yang menimpa Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas itu. Meski enggan berkomentar mengenai proses hukum yang kini sedang dijalani oleh Bupati Anambas itu.

Namun sebagai wakil rakyat ia terus memberikan motivasi dan dorongan untuk tetap tabah dalam menghadapi persoalan ini.”Ya, dalam beberapa kesempatan saya berkomunikasi dengan Beliau salahsatunya lewat media sosial. Salahsatunya memberikan motivasi serta dorongn kepada Beliau,” ungkapnya.

Sementara Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Abdul Haris mengaku sudah ikhlas dengan ditetapkan dirinya sebagai tersangka terkait kasus PT Kartika Jaya Jemaja (KJJ). Menurutnya, apa yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan itu bagian dari tugasnya dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.

”Saya sudah ikhlas, sebagai warga negara yang baik akan mentaati proses hukum yang berlangsung,” ungkap Haris kepada wartawan belum lama ini di Tarempa.

Haris juga berpesan kepada masyarakat untuk tenang dan tidak berbuat hal-hal yang dapat berdampak buruk. “Jangan ber­buat hal-hal yang merugikan, jalankan aktivitas seperti biasa,” ucapnya.

Sementara itu, perwakilan dari tokoh masyarakat Kecamatan Jemaja dan Jemaja Timur Joni Kusnadi, meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dapat menilai semua aspek terkait penetapan tersangka Bupati Abdul Haris.

Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang, fitnah, dan perbuatan tidak menyenangkan ini dilaporkan Mohamad Abdul Rahman dengan Nomor: LP/359/IV/2017 Bares­krim tanggal 06 April 2017.

Menurutnya, penetapan tersangka tidak mendasar karena Abdul Haris membela kepentingan masyarakat yang bertujuan menyelamatkan hutan Anambas.
“Masyarakat tidak pernah diintervensi atau disuruh bupati agar menolak investasi perkebunan karet di Pulau Jemaja dan Jemaja Timur,” ungkapnya.

Hingga saat ini masyarakat masih tetap mempertahankan komitmennya yakni tidak menerima perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet. Dikhawatirkan ke depannya hutan yang ada akan ditebang untuk mempermudah menanam bibit karet.

”Semua aspirasi yang kami sampaikan murni keinginan masyarakat. Kami yang mendesak bupati agar tidak mendukung perusahaan tersebut,” ungkap Joni.

Dia juga khawatir akan terjadi konflik sosial di tengah-tengah masyarakat. Yakni antara masyarakat yang mendukung perusahaan dengan masyarakat yang menolak peru­sahaan. Menurutnya, masyarakat yang mendukung perusahaan tersebut tidak banyak jika dibandingkan dengan yang menolak.

Adanya kondisi ini, kata Joni, masyarakat su­dah mulai resah dan tidak nya­man. Apalagi atas penetapan tersangka atas nama Bupati Ke­pu­lauan Anambas Abdul Haris dikarenakan membela masyarakat.

”Kenapa, karena membela masyarakat bupati kami ditetapkan sebagai tersangka, itu jelas tidak adil. Jika ingin tangkap, tangkap saja semua masyarakat yang menolak perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan karet itu,” tegasnya.

Ia berharap kepada pihak penegak hukum agar dapat melindungi dan memberi kenyamanan kepada masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.
“Mestinya Pemerin­tah memberi penghargaan ke­pa­da Bupati Kepulauan A­nam­bas Abdul Haris atas upaya pe­nyela­matan hutan dari kemus­na­han, bukan malah memproses hukum dia,” ujarnya. (rm/mw).

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

Diduga Sarat Korupsi Kejati dan Polda Kepri Diminta Mengusut Pembangunan Stadion di Kundur Mangkrak

KUNDUR, RAKYATMEDIAPERS.CO.IDAroma dugaan korupsi terkait proyek pembangunan Stadion Sawang tahap satu terletak di kelurahan sawang, …

Sejumlah Asosiasi Pengusaha Kepri Tolak Status KEK

BATAM, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Sejumlah 15 Asosiasi Pengusaha di Kepulauan Riau (Kepri), menolak untuk Kota Batam dijadikan KEK …