Home / KEPRI / ANAMBAS / Nego Harga Lahan Gunung Samak, Dinas PU Undang Tim Aprasial
meizu

Nego Harga Lahan Gunung Samak, Dinas PU Undang Tim Aprasial

ANAMBAS,RAKYAT MEDIA – Untuk menentukan nilai negosiasi harga lahan yang akan dibebaskan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengundang tim aprasial. Pantia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), M Hatta mengatakan, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang No 2 Tahun 2012 (pasal 2 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

” Kita mengundang tim aprasial dari Pekan Baru, Toto Suharto dan rekan. Jadi penilaian harga untuk dinegosiasikan dengan pemilik lahan adalah tim aprasial bukan kami dari Dinas PUPR,” kata Hatta kepada wartawan, Jumat(24/11).

Hatta juga menambahkan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Untuk pembebasan lahan harus sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (PERKABAN-RI) Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.

” Untuk pembebasan lahan ini ada aturan dan mekanismenya. Jadi kita sudah sampaikan kepada pemilik lahan namun saat rapat pertama pemilik lahan belum sependapat dengan nilai yang disampaikan oleh tim Aprasial,” katanya.

Hatta juga menjelaskan, area genangan Gunung Samak yang akan dibebaskan adalah salah satu sumber air bersih masyarakat Tarempa Kabupaten Kepulauan Anambas yang nota bene adalah

 untuk kepentingan umum. Pada saat dilakukan negosiasi pertama (20 Juli 2017, red) berdasarkan Resume Penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik dalah Rp. 2.100/m2 akan tetapi pemilik tidak setuju.

” Rapat sudah kita gelar beberapa kali dan para rapat pertama pemilik lahan tidak setuju harga yang disampikan oleh tim aprasial. Kemungkinan terlalu rendah atau bagaimana kita belum tahu, karena pemilik lahan belum memberikan alasannya kepada kita,” ujarnya.

Selanjutnya, tambah Hatta, pihaknya kembal mengadakan rapat Negosiasi II (tanggal 14 Nopember 2017) berdasarkan Resume Penilaian Konsultan Jasa Penilai Publik dalah Rp. 2.500/m2 ini adalah harga limit tertinggi akan tetapi pada rapat ini tidak di hadiri oleh pemilik lahan.

” Sesuai aturan dan mekanisme, hasil rapat ini akan kita sampaikan kepada Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas. Karena beliau bisa mengambil kebijakan, namun jika tidak ada solusi bisa saja lahan tetap digunakan dan uang jaminan yang dikeluarkan oleh tim aprasial akan dititip dipengadilan. Ini jika tidak ada solusi namun kita berharap ada solusinya nanti,” ujarnya.(rm/bty.)

Komentar

BERIKAN KOMENTAR ANDA

Check Also

ATB Nunggak Pajak Air Rp39,9 Miliar, DPRD Kepri Desak Pemrov Tagih Utang PT. ATB

TANJUNGPINANG, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Polemik masalah tunggakan pajak PT Adya Tirta Batam (ATB) dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau …

Proyek Pengaspalan Jalan Parit Tegak Senilai Rp 1,8 Miliar Asal jadi

KUNDUR, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Minimnya pengawasan Konsultan pengawas dan TP4D,membuat para kontraktor leluasa mengerjakan proyek asal jadi. Hal …