Home / NASIONAL (page 4)

NASIONAL

Pengacara Setya Novanto Fredrich Yunadi Ditangkap KPK

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.IDPenangkapan pengacara Fredrich Yunadi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena menduga keras bekas pengacara Setya Novanto itu melakukan tindak pidana.“KPK melakukan penangkapan, bukan jemput paksa terhadap Fredrich Yunadi karena yang bersangkutan diduga keras melakukan tindak pidana,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Sabtu dinihari. Fredrich tiba di Gedung KPK pada Sabtu sekira pukul 00.08 WIB dikawal oleh …

Read More »

Mantan Kabais: PKI Sudah Mati, Tapi Ideologinya Masih Bertahan

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto mengatakan, bicara soal komunisme dalam konteks keindonesian bahwa Partai Komunis Indonesia (PKI) memang tidak akan lagi bangkit secara organisasi seperti di tahun 1960-an. Namun, sebagai sebuah ideologi memang masih tetap ada sampai sekarang meski sudah bangkrut di mana-mana. “Harus diingat juga bahwa indikasi bangkitnya PKI sekarang ini …

Read More »

Tonny Budiono Akui Proyek di Ditjen Perhubungan Laut Penuh Kecurangan

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Mantan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Antonius Tonny Budiono, mengakui banyak kecurangan yang terjadi dalam lelang proyek di bekas tempatnya bekerja itu.Tonny mengatakan hal itu saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (18/12/2017) kemarin. Ia bersaksi untuk Komisaris PT Adiguna Keruktama, Adi Putra Kurniawan, yang didakwa menyuap dirinya Rp2,3 miliar.”Proses lelang proyek di sana memang …

Read More »

DPRD Pasbar Setujui APBD 2018 Sebesar Rp 1,187 Triliun

SIMPANG EMPAT,RAKYAT MEDIA – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2018 disahkan DPRD sebesar Rp1.187.356.648.379. “Benar, berkat kerja keras semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD maka APBD 2018 disyahkan pada Jumat (24/11/2017) pekan lalu,” kata Bupati Pasaman Barat, Syahiran didampingi Sekretaris Daerah Pasaman Barat, Manus Handri di Simpang Empat, Sabtu (25/11/2017) pekan lalu. …

Read More »

Kadis PU Langkat Didemo Terima Fee Proyek 16,5 Persen

STABAT, RAKYAT MEDIA-Aksi puluhan rekanan yang tergabung dalam Forum Bersatu Rekan-Rekan Konstruksi Anak Langkat atas kinerja para pengambil kebijakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Langkat yang dinilai telah melakukan diskriminasi dalam hal pembagian proyek, terus berlanjut. Kali ini, ratusan rekanan kontraktor tersebut melakukan aksi di DPRD dan Kejaksaan Negeri Langkat, Senin (13/11/2017). sama dengan tuntutan sebelumnya, ratusan …

Read More »

Pemkab dan Polres Pasbar MOU Awasi Dana ADD dan ADN

PASAMAN BARAT-RAKYAT MEDIA, Pengawasan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Anggaran Dana Nagari (ADN) terus melibatkan banyak pihak. Senin (6/11/2017), Pemerintah Kabupaten Pasbar melakukan kesepakatan bersama (MoU) dengan Polres Pasbar untuk bersama – sama melakukan pengawasan. Pasalnya, di Indonesia sendiri 214 kasus penyelewengan ADD dan ADN tersebut terdeteksi. Bupati Pasaman Barat H. Syahiran mengatakan jika dilihat data dari kementerian desa bahwa …

Read More »

Sekdako Binjai Buat Janji Bohong Pada Paskibraka

BINJAI, RAKYAT MEDIA-Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Merah Putih (Paskibraka) Kota Binjai pada Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia ke 72 pada 17 Agusatus 2017 yang lalu sukses terlaksana, namun kesuksesan para paskibraka tersebut dinilai tercoreng dengan kabar tidak dibayarnya bonus para paskibraka yang telah dijanjikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai. Mafullah P. Daulay, S.STP. MAP selaku Sekda Kota Binjai kepada …

Read More »

JRPP: Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek Abaikan Kebijakan Daerah

JAKARTA, RAKYATMEDIAPERS.CO.ID-Direktur Eksekutif Jakarta Research and Public Policy (JRPP), Muhammad Alipudin menilai Peraturan Presiden (Perpres) no 49 tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan Light Rail Transit (LRT) Terintegrasi di Wilayah Jabodetabek tumpang tindih dengan kebijakan daerah. “Perpres Percepatan Penyelenggaraan LRT ini tumpang tindih, atau bisa dikatakan melanggar konstitusi pasal 18 ayat 5 dan 6 UUD RI 1945 serta Undang–Undang yang mengatur …

Read More »