DPRD Jabar Dorong Desa di Indramayu Perbarui Data SIPD
RAKYATMEDIAPERS.CO.ID - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, menekankan pentingnya pembaruan data usulan aspirasi bagi seluruh pemerintah desa di Kabupaten Indramayu. Hal ini bertujuan agar setiap kebutuhan pembangunan tingkat desa dapat masuk dalam skala prioritas perencanaan daerah tahun mendatang.
Pernyataan tersebut disampaikan Ono dalam agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di Indramayu. Kegiatan ini digelar secara resmi di Aula Hotel Prima, Kabupaten Indramayu, pada Sabtu, 7 Februari 2026 kemarin.
Rendahnya Tingkat Kelolosan Desa di Sistem SIPD
Dalam pemaparannya, Ono mengungkapkan fakta mengenai masih minimnya usulan desa di Indramayu yang berhasil menembus Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Dari total lebih dari 300 desa yang ada, tercatat baru 18 desa yang dinyatakan lolos dalam sistem tersebut.
Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor teknis maupun administratif yang menghambat proses verifikasi usulan di tingkat sistem. Fenomena tersebut menjadi perhatian serius bagi DPRD Jabar guna memastikan pemerataan pembangunan di wilayah pelosok tetap terjaga.
“SIPD ini sejatinya dibuat untuk mempermudah penyaluran aspirasi program prioritas desa. Karena pada dasarnya, yang paling memahami kebutuhan masyarakat adalah pemerintah desa,” ujar Ono dalam keterangan tertulisnya.
Dampak Pemangkasan Anggaran Pusat ke Daerah
Ono menjelaskan bahwa faktor eksternal seperti pemangkasan alokasi anggaran dari pemerintah pusat turut memengaruhi ketatnya seleksi program. Pengurangan anggaran ini membuat proses verifikasi dalam SIPD menjadi jauh lebih kompetitif dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pemerintah desa kini dituntut untuk menyusun usulan yang tidak hanya mendesak, tetapi juga didukung oleh data administrasi yang valid. Persaingan antarwilayah untuk mendapatkan porsi anggaran menuntut ketelitian tinggi dari perangkat desa yang bertugas.
Optimalisasi Peran Operator Desa dan Bappeda
Peran perangkat desa, khususnya operator SIPD, dinilai sangat krusial dalam memastikan keberlanjutan usulan pembangunan yang telah diinput. Ono meminta para operator untuk lebih aktif memantau status usulan secara berkala hingga mencapai status indikatif.
Koordinasi yang intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga menjadi kunci keberhasilan usulan tersebut diterima oleh sistem. “Operator harus rutin mengecek dan intens berkoordinasi dengan Bappeda supaya usulan itu bisa diterima sistem,” tegas Ono.
Komitmen Pengawalan Aspirasi oleh DPRD Jabar
Selain masalah teknis, komunikasi berkelanjutan antara pemerintah desa dengan pihak-pihak terkait harus terus dibangun secara konsisten. Hal ini diperlukan agar pengawalan terhadap usulan pembangunan dapat berjalan optimal hingga tahap penetapan anggaran final.
Meski DPRD Jawa Barat saat ini menghadapi keterbatasan anggaran untuk dialokasikan ke desa, Ono menegaskan hal itu bukan hambatan. Pihaknya berkomitmen akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat yang sudah terdata secara resmi di dalam sistem pemerintahan.
“Prinsipnya, setelah usulan masuk SIPD dan ditetapkan besaran anggarannya sebagai program prioritas, kami di DPRD akan mengawalnya,” pungkas Ono Surono. Melalui langkah ini, diharapkan kesenjangan pembangunan di Kabupaten Indramayu dapat segera teratasi melalui sistem yang transparan.
Pertanyaan Umum (FAQ)
Mengapa usulan desa di Indramayu banyak yang tidak lolos SIPD?
Banyak usulan tidak lolos karena kurangnya pembaruan data, seleksi yang semakin ketat akibat pemangkasan anggaran pusat, serta kendala teknis dalam koordinasi sistem.
Berapa banyak desa di Indramayu yang sudah lolos SIPD per Februari 2026?
Dari lebih dari 300 desa di Kabupaten Indramayu, baru 18 desa yang dilaporkan berhasil lolos dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Apa saran DPRD Jabar untuk operator SIPD di tingkat desa?
Operator diminta lebih aktif memantau status usulan, memperbarui data hingga berstatus indikatif, dan rutin berkoordinasi dengan Bappeda.
Ditulis oleh: Siti Aminah