KSAD: Jakarta Kondusif Pasca Kericuhan, Penjagaan Tetap Ditingkatkan
Indonesia - Situasi di Jakarta dilaporkan berangsur kondusif pasca serangkaian aksi demonstrasi yang berlangsung beberapa hari terakhir. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak pada Senin (1/9/2025). Pernyataan tersebut mengemuka saat ia akan menghadiri rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
"(Situasi) bagus. Kan malam lancar semua," ujar Maruli, mengindikasikan bahwa aktivitas di malam hari sudah kembali normal. Ia menambahkan, "Sudah (kondusif). Saya pikir sudah nggak ada masalah mudah-mudahan." Pernyataan ini memberikan sinyal positif terkait pemulihan keamanan dan ketertiban di Ibu Kota setelah beberapa hari yang penuh gejolak.
Penjagaan Ketat Tetap Dilakukan
Meskipun menyatakan situasi kondusif, KSAD Maruli menegaskan bahwa pihaknya tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjaga situasi. Personel gabungan, termasuk anggota marinir, masih disiagakan di beberapa titik, terutama di sekitar Gedung DPR. "Ada (penjagaan). Kan ada 500 orang dari awal. Semua lengkap," tegas Maruli. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan keamanan dan mencegah potensi gangguan lebih lanjut.
Kronologi Kericuhan di Jakarta
Aksi demonstrasi yang terjadi beberapa hari terakhir ini, termasuk di Jakarta, dipicu oleh berbagai isu. Pada Kamis, 28 Agustus, Sekretariat Jenderal DPR sempat memberlakukan sistem Work From Home (WFH) akibat adanya demo buruh di Gedung DPR. Situasi memanas setelah insiden tragis yang menimpa pengemudi ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan, yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob. Peristiwa ini memicu gelombang protes yang lebih besar, berlangsung hingga Jumat (29/8) dan Sabtu (30/8).
Aksi demonstrasi juga diwarnai dengan beberapa insiden yang meresahkan, seperti penjarahan di rumah-rumah anggota DPR RI. Rumah-rumah yang menjadi sasaran penjarahan antara lain milik Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio. Peristiwa ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak dan menjadi perhatian publik.
Dampak Kericuhan dan Langkah Pemerintah
Kericuhan yang terjadi berdampak luas, mulai dari gangguan aktivitas publik hingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat. Sebagai respons, DPR dan pemerintah akhirnya mencapai kesepakatan untuk mencabut kebijakan tunjangan anggota DPR. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk meredam gejolak dan merespons tuntutan dari masyarakat.
Penjagaan ketat oleh aparat keamanan di berbagai titik strategis diharapkan dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan anarkis. Pemerintah juga diharapkan terus berupaya melakukan dialog dengan berbagai pihak untuk mencari solusi terbaik atas berbagai permasalahan yang ada. Penting untuk menciptakan suasana kondusif untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah secara damai.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai situasi terkini di kawasan Gedung DPR, termasuk penutupan lalu lintas di arah Slipi, Anda dapat menonton video yang tersedia di sini.