Kemenhub Gunakan Teknologi untuk Berantas Pungli pada Sopir Truk
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menggunakan sistem teknologi untuk mencegah pungutan liar (pungli) terhadap para supir truk. Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kemenhub, Yusuf Nugroho, menjelaskan bahwa sistem elektronik Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik (BLUE) akan dioptimalkan untuk meminimalisir kontak langsung antara petugas dan supir, sehingga sanksi dapat diberikan secara sistematis dan objektif. Sistem ini diharapkan dapat mendeteksi pemilik truk yang bermasalah dan menindak tegas mereka jika sopirnya melanggar aturan zero ODOL.
Sebelumnya, Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, mengungkapkan banyaknya laporan pungli yang dialami supir truk. Berbagai modus pungli diungkap, mulai dari pemalakan di jalan tol, pungli oleh petugas tol dan oknum PJR di bahu jalan, hingga pungli di rest area dan kampung sekitar Tanjung Priok. Bahkan, pengangkutan sayuran dari Garut ke Pasar Kramat Jati dilaporkan menghabiskan biaya Rp 175.000 untuk pungli di 5-6 titik. Djoko memperkirakan pungli di sektor logistik membebani 15-20% ongkos angkut dan membuat ongkos logistik Indonesia lebih tinggi dari Thailand. Ia menambahkan bahwa Asosiasi Pengusaha memperkirakan truk dengan ritase padat menghabiskan Rp 120-150 juta per tahun untuk pungli.
Menanggapi hal ini, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas truk ODOL pada tahun 2026. Namun, Djoko menekankan pentingnya pemberantasan pungli sebagai bagian integral dari program zero ODOL, karena pungli turut meningkatkan biaya logistik secara signifikan.
Foto: Truk melintas di Jalan Tol Lingkar Luar, Jakarta, (19/5/2025). Rencana pemerintah untuk menertibkan truk over dimension over load (ODOL) mulai menunjukkan hasil. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menegaskan Indonesia bebas truk ODOL pada tahun depan atau 2026 mendatang. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)