Bupati Masinton Kritik Pelemahan Otonomi Daerah Terkait Maraknya Illegal Fishing
Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, menyoroti maraknya praktik illegal fishing di wilayahnya. Ia menilai revisi sejumlah undang-undang telah mengurangi kewenangan daerah, khususnya kabupaten dan kota, dalam mengelola wilayah laut dan melindungi nelayan lokal. Akibatnya, pemerintah daerah hanya mampu menjadi penonton ketika nelayan tradisional menghadapi praktik penangkapan ikan ilegal.
Masinton menjelaskan bahwa pelaku illegal fishing seringkali menggunakan modifikasi alat dan metode untuk menghindari pengawasan. Pemerintah kabupaten kini hanya bisa berkoordinasi dengan instansi vertikal seperti dinas kelautan provinsi atau aparat pusat untuk menangani masalah ini. Wawancara lengkap Bupati Masinton Pasaribu dapat disaksikan dalam program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat, 04 Juli 2025.